Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Terima Direktur IMF di Istana

Kompas.com - 10/07/2012, 06:17 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan menerima kunjungan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF) Christine Lagarde di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/7/2012) pukul 10.30. Pada pertemuan yang berlangsung selama satu jam, kedua pemimpin akan berbicara mengenai berbagai hal, termasuk situasi perekonomian dunia.

Saat ini, IMF tengah membutuhkan dana sebesar 430 miliar dollar AS untuk membantu menyelesaikan krisis Eropa. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kepada para wartawan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/7/2012), menegaskan bahwa Indonesia akan memberikan bantuan pinjaman sebesar 1 miliar dollar AS kepada IMF.

Sebelumnya, pada Pertemuan Puncak G-20 di Meksiko, beberapa negara berkomitmen untuk memberikan bantuan sebesar 90 miliar dollar AS kepada IMF. Selain Indonesia, menurut Hatta, beberapa negara yang berkomitmen tersebut antara lain China dan Australia.

Sebelum bertemu Presiden, Lagarde yang berkunjung pada 8-10 Juli ini telah bertemu Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan juga Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Pada pertemuan dengan Agus dan Wapres Boediono, Lagarde banyak berbicara soal situasi perekonomian dunia.

Pada pertemuan dengan Menkeu, Lagarde mengaku mendapatkan informasi yang solid mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Kunjungan Lagarde bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Kanselir Jerman Angela Merkel. Namun, menurut kantor berita AFP, keduanya tidak dijadwalkan melakukan pertemuan di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com