Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Pelayanan Kami Masih Banyak Kekurangan

Kompas.com - 01/07/2012, 14:28 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo mengatakan, pelayanan kepolisian masih terdapat banyak kekurangan. Polri akan mengedepankan tindakan preemtif kepada masyarakat.

"Tentunya pelayanan kami masih banyak kekurangan. Tapi, semangat kami adalah bagaimana meningkatkan pelayanan tadi sehingga masyarakat di mana pun terlayani polisi dengan baik," kata Timur usai upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-66 di Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Minggu (1/7/2012).

Kapolri mengatakan, Polri belum maksimal dalam mengatasi hal-hal yang menjadi permasalahan di masyarakat. "Koreksi lagi, evaluasi untuk penyempurnaan, sekali lagi untuk pelayanan masyarakat yang terbaik. Saya kira itu yang kami lakukan," kata Timur.

Dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, Polri mengutamakan langkah-langkah preemtif, yakni dengan berdialog langsung kepada masyarakat. Kemudian langkah preventif yang dilakukan. Dikatakan Kapolri, penindakan tegas yakni melalui jalur hukum merupakan langkah terakhir yang ditempuh.

"Sekali lagi penindakan tegas adalah hal yang terakhir. Jadi, langkah-langkah yang preemif itu yang terus kami optimalkan, kemudian pencegahan kami lakukan," katanya.

Kapolri mengatakan, Polri terus mengerahkan seluruh anggota untuk melayani masyarakat mulai dari Markas Besar Polri sampai pada Polsek dan Sub Polsek. Masyarakat juga diminta terus mengawasi pelayanan kepolisian hingga jika terdapat indiksi KKN.

Perayaan HUT ke-66 Bhayangkara mengambil tema "Pelayanan Prima, Anti KKN, Antikekerasan, Memantapkan Kamdagri, dan Supremasi Hukum guna Mendukung Pembangunan Nasional". Upacara peringatan Hari Bhayangkara dihadiri oleh Presiden Suliso Bambang Yudhoyono. Dalam pidatonya, presiden meminta jajaran kepolisian untuk dapat bertindak tegas dan melakukan pendekatan pada masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com