Pimpinan KPK Ajak Komisi III Lihat Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat untuk melihat langsung kondisi gedung yang kini ditempati KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Langkah itu agar Komisi III dapat menilai secara objektif kondisi gedung saat ini.

Ajakan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja ketika rapat kerja membahas usulan anggaran tahun 2013 dengan Komisi III di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2012) malam.

"Datang ke KPK, sudah kumuh. Setelah berkunjung, mari kita bicarakan lagi," kata Pandu.

Pandu menjelaskan, kondisi ruangan dan akses jalan di dalam gedung telah dipenuhi tumpukan berkas perkara. Padahal, kata dia, berkas perkara itu rahasia. Lantaran sudah menumpuk, katanya, ada wacana untuk menyewa kontainer untuk menyimpan berkas rahasia itu.

Dalam RDP itu, KPK kembali meminta agar Komisi III mencabut tanda bintang anggaran untuk pembangunan gedung baru. Total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225,7 miliar. Rincian anggarannya yakni biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, manajemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta.

Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun mulai dari 2012 sampai 2014. Tahap pertama, akan dikucurkan Rp 16,7 miliar. Kementerian Keuangan siap mengucurkan jika tanda bintang dicabut oleh DPR.

Dalam rapat kerja itu, para politisi Komisi III masih mempertanyakan urgensi gedung baru KPK. Adapula yang menyebut KPK adalah lembaga adhoc yang dibentuk untuk sementara. Bahkan, ada yang mempertanyakan kinerja pimpinan KPK jilid III dalam pemberantasan korupsi.

Mereka membantah bahwa Komisi III menghambat KPK memiliki gedung baru atau tidak ingin KPK kuat. "Kita mendukung KPK. Ada penambahan anggaran sekitar Rp 100 miliar tiap tahun mulai dari tahun 2009," kata Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.

Seperti diberitakan, pimpinan KPK menyebut gedung yang saat ini ditempati KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tak lagi memadai untuk menampung seluruh pegawai KPK sekitar 730 orang. Saat ini, gedung itu ditempati 650 orang. Sisanya, mereka terpaksa berkantor di dua gedung lain. Padahal, kapasitas gedung itu hanya untuk 350 orang.

Apalagi, KPK berencana menambah pegawai untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama DPR, dalam pemberantasan korupsi. Idealnya, pegawai KPK sekitar 1.200. Pihak KPK membandingkan dengan jumlah pegawai KPK di Malaysia yang mencapai 5.000 orang dan Hongkong mencapai 3.600 orang.

Belum lagi kondisi gedung yang sudah berumur 31 tahun. Menurut penjelasan konsultan, umur bangunan dan kondisi kelebihan kapasitas itu berbahaya untuk 2-3 tahun ke depan.

Lantaran para politisi di Komisi III hanya selalu mengaku mendukung gedung baru, namun tanpa ada realisasi, KPK berencana akan meminta bantuan rakyat untuk membiayai gedung baru. Rencana itu akan direalisasikan jika tetap tidak ada kepastian dari Komisi III.