Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertha Mengaku Tak Tahu Usaha Nazaruddin

Kompas.com - 22/06/2012, 18:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat Bertha Herawati mengakui kerap membantu pengurusan akta ketika Nazaruddin membeli aset atau mendirikan perusaan baru.

Namun, perempuan yang berprofesi sebagai notaris itu mengaku tidak tahu menahu jenis pekerjaan atau proyek yang tengah dikerjakan perusahan milik Nazaruddin.

"Mereka tidak pernah membahas atau menceritakan urusan proyek kepada saya. Saya pun sangat kaget ketika kasus mereka muncul sejak tertangkapnya Rosalina Manulang," kata Bertha dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (22/6/2012).

Nama Bertha mencuat setelah ia dicegah ke luar negeri oleh pihak imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencegahan itu terkait kasus yang melibatkan Nazaruddin. Belakangan, dia juga menjadi saksi dalam perkara istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni.

Bertha menceritakan, ia kenal dengan Nazaruddin sekitar tujuh tahun lalu. Saat itu, Nazaruddin adalah kliennya. Dua tahun kemudian, Bertha kenal dengan Neneng setelah dikenalkan Nazaruddin. Bertha menyebut hubungannya dengan kedua orang itu sangat baik.

Bertha mengakui kerap diajak berkonsultasi oleh pasangan suami istri itu ketika mereka hendak membeli aset atau mendirikan perusahaan baru. Namun, kata dia, Nazaruddin dan Neneng lebih banyak memberikan pekerjaan kepada jasa notaris PPAT lain.

"Hubungan kami lebih condong kepada persahabatan, bukan lagi hanya antara notaris dengan klien," kata dia.

Bertha juga mengaku tak tahu kemana saja Nazaruddin selama pelarian di luar negeri. Begitu pula dengan pelarian Neneng. Namun, dia mengaku pernah menemui Nazaruddin dan Neneng ketika berada di Singapura.

"Ketika ibu Neneng menjadi buronan, saya tidak pernah tahu dimana beliau bersembunyi. Tetapi dari media saya tahu bahwa beliau ada di Malaysia," kata perempuan yang mengaku salah satu pendiri Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com