Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Neneng Harus Ditawari sebagai Justice Collaborator

Kompas.com - 17/06/2012, 21:49 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Sebagai Direktur Keuangan Grup Permai, Neneng Sri Wahyuni dinilai paling tahu dan memiliki catatan yang sangat lengkap tentang aliran serta jumlah dana yang diterima pihak-pihak yang bermain dalam Proyek Hambalang.

"Selama ini sudah beredar informasi bahwa sebagian dana diterima oleh oknum-oknum yang berada di lingkar dalam pusat kekuasaan. Oleh sebab itu, tak ada salahnya jika Komisi Pemberantasan Korupsi menawari Neneng untuk bekerja sama mengungkapkan kasus tersebut sebagai justice collaborator," kata anggota Komisi III DPR Bidang Hukum Bambang Soesatyo, Minggu (17/6/2012) di Jakarta.

Kepulangan Neneng, menurut Bambang, harus dimanfaatkan oleh KPK untuk mempercepat penanganan kasus Wisma Atlet dan kasus Hambalang. Masyarakat sudah mengerti dengan sendirinya bahwa kedua kasus itu tidak boleh berhenti pada M Nazaruddin, Angelina sondakh, Mindo Rosalina, atau Neneng sendiri.

Menurut Bambang, ada oknum penguasa di belakang mereka semua. "Karena itu, KPK harus mau dan berani mengungkapkan keterlibatan  mereka pada kedua kasus tersebut. Caranya dengan mengajak Neneng menjadi justice collaborator," kata Bambang.

Ia mengatakan, keberanian dan keberhasilan KPK menuntaskan dua kasus tersebut akan menumbuhkan efek jera yang luar biasa bagi calon pelaku korupsi dan koruptor lainnya. "Saya kira, kekuasaan berikutnya tentu akan berpikir seribu kali untuk memanipulasi anggaran pembangunan," ujarnya.

Lebih jauh Bambang mengatakan, KPK harus membuktikan bahwa pisau hukum di Indonesia masih tajam dengan bukti-bukti pengungkapan kasus-kasus tersebut, termasuk kasus Bank Century.

"Sudah berbulan-bulan kasus ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Maka, pertanyaannya, setelah Neneng pulang kampung, apa yang akan dan bisa dilakukan KPK?  Jelas, hanya KPK yang paling tahu. Akan tetapi, rakyat berharap KPK tidak membuang-buang waktu lagi. Jangan lagi terperangkap dalam debat kusir yang tidak produktif," tuturnya.

Menurut Bambang, sudah pasti akan ada upaya intervensi. Namun publik berharap Ketua KPK Abraham Samad bersama pimpinan KPK lainnya berani menangkal intervensi itu dan membuktikan tajamnya pisau KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com