Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Mantan Tentara KNIL Masih Menerima Gaji ke-13?

Kompas.com - 15/06/2012, 20:30 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua DPR Marzuki Alie tidak tahu-menahu jika pemerintah akan memberi gaji atau tunjangan ke-13 kepada keluarga mantan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger/KNIL) dan Koninklijk Marine (KM). Tunjangan itu akan dibayarkan pada akhir Juni.

"Tidak tahu. Mungkin masih ada keluarga atau keturunan mantan KNIL di Indonesia," ujar Marzuki saat dikonfirmasi Kompas, Jumat (15/6/2012) malam ini di Jakarta.

Menurut Marzuki, DPR tidak mengetahui jumlah penerima tunjangan mantan tentara KNIL/KM dan nominal anggarannya. "Yang punya tentu Kementerian Pertahanan dan Keamanan, selain juga Kementeria Keuangan," ujarnya.

Marzuki mengatakan, keluarga mantan tentara KNIL/KM mungkin saja hingga kini masih ada yang hidup dan berhak menerima tunjangan tersebut. "Akan tetapi, biasanya, jika ada anak atau keturunan mantan tentara KNIL/KM sudah beranjak dewasa, mereka tidak berhak lagi menerima tunjangan tersebut," jelas Marzuki.

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penerimaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke-13 dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Peneriman Pensiun atau Tunjangan, penerima tunjangan gaji ke-13 di antaranya mantan KNIL/KM. Tujuan pemberian gaji dan tunjangan ke-13 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pegawai, pejabat negara, peneriman pensiun dan tunjangan. Ketentuan pemberian tunjangan kepada keluarga mantan tentara KNIL/KM, tercantum pada Pasal 1 angka 4 huruf e PP Nomor 57 Tahun 2012.

PP tersebut diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akhir Mei 2012. Besarnya tunjangan kepada mantan KNIL/KM adalah sebesar tunjangan bulan Juni yang akan dibayarkan.

Meskipun KNIL melayani pemerintahan Hindia-Belanda, banyak di antara anggota-anggotanya berasal dari penduduk bumiputra di Hindia-Belanda, orang-orang Indo-Belanda atau bukan orang-orang Belanda. Di antara mereka yang pernah menjadi anggota KNIL pada saat menjelang kemerdekaan adalah Oerip Soemohardjo, E Kawilarang, AH Nasution, Gatot Soebroto, Soeharto, dan TB Simatupang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com