Langkah SBY untuk Persulit Anas

JAKARTA, KOMPAS.com- Langkah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belakangan terkesan menyulitkan bagi posisi ketua umum partai tersebut, Anas Urbaningrum. Misalnya, langkah SBY yang mengundang pucuk pimpinan daerah beserta elit Partai Demokrat tingkat pusat di Cikeas, Selasa (12/6/2012) malam lalu.

"Sebagai seorang presiden yang tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah berkonstitusi, tindakan SBY itu dapat dipandang melawan kepatutan aturan main organisasi partai, di samping tidak mendidik ke arah terbangunnya pembelajaran politik secara benar dan etis bagi masyarakat luas, khususnya kader Demokrat tingkat bawah yang mencintai partainya," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Menurut Syahganda, meski Anas kini dihadang oleh isu berat terkait korupsi, keberadaannya selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang dihasilkan melalui keputusan tertinggi dari forum kongres, tetap harus dihargai demi terjaganya wibawa konstitusi partai baik defacto maupun dejure.

"Sedangkan menyangkut dugaan kasus keterlibatan Anas dalam hal yang diramaikan publik seperti korupsi, Presiden SBY bisa bersikap tegas untuk menyerahkannya pada proses hukum yang berlaku di negara ini," ujarnya.

Selanjutnya, tambah Syahganda, jika kepemimpinan Anas akan membawa risiko bagi penjatuhan pun, terdapat tata tertib yang telah dirumuskan bersama sebagaimana diatur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Menurut Syahganda, langkah SBY yang terkesan ingin menyisihkan Anas, jelas bisa menjadi bumerang guna perjalanan menegakkan kehormatan Partai Demokrat di lingkungan internal, sehingga bukan saja melukai perasaan kader-kadernya, tetapi lebih jauh berakibat melemahkan semangat para kader.

Bahkan, dimungkinkan cara-cara SBY itu, diikuti para petualang partai di dalam Demokrat. "Yang paling fatal adalah buat masyarakat umum, karena pembelajaran politik model SBY ini bisa merusak mekanisme organisasi serta faktor etika. Nah, kalau hal ini dipraktikkan oleh elemen lain, tentu semakin rusak tatanan kemasyarakatan dan kepolitikan bangsa," katanya.