Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Pilkada di Papua Membahayakan

Kompas.com - 08/06/2012, 20:13 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso berharap pemerintah pusat menganggap serius konflik terkait Pemilukada di Papua. Jika tidak segera terselesaikan, menurut Priyo, akan membahayakan bagi masa depan Papua.

Priyo mengatakan, berdasarkan laporan yang dia terima, situasi memanas di Papua belakangan ini akibat konflik pemilukada yang rencananya digelar Agustus 2012. Konflik itu terkait sengketa penyelenggaraan Pemilukada Papua.

Saat ini, Pemilukada Papua diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meliputi tahap pendaftaran, verifikasi bakal calon, dan menentukan bakal calon mana yang lolos. Sebaliknya, KPU merasa itu adalah kewenangannya. KPU telah mendaftarkan uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan masalah itu.

"Perbedaan ini harus segera diselesaikan. Nanti kalau pemilu di Papua belum apa-apa tapi sudah dipertanyakan legilitimasinya, ini membahayakan. Saya minta pak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), Mendagri (Gamawan Fauzi) cari solusi," kata Priyo, Jumat (8/6/2012).

Priyo juga mendesak agar aparat keamanan bisa menangkap para pelaku penembakan yang semakin sering terjadi. Berdasarkan laporan yang diterima, kata dia, sudah enam kali peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal dalam sebulan terakhir.

"Yang jadi korban itu dari berbagai warna. Ada sipil, remaja, orang asing, prajurit TNI, PNS. Ini korban yang tidak terpola. Itu dilakukan oleh siapa? Aparat keamanan harus memburu dan tangkap mereka. Tidak peduli siapa saja. Ini sudah bikin keresahan masif, bahkan sampai ke ibukota Jayapura. Panglima TNI dan Kapolri harus turun tangan," kata Priyo.

Berbeda dengan Priyo, Ketua DPR Marzuki Alie menduga situasi memanas di Papua belakangan ini akibat ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi untuk kepentingan sektor ekonomi di Papua, khususnya tambang.

"Kita serahkan kepada aparat keamanan dan intelijen. Kenapa setiap konteksnya mengangkat persoalan sumber daya alam di Papua ada korelasi dengan tindakan-tindakan yang memperkeruh suasana," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

    Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Nasional
    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Nasional
    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

    Nasional
    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Nasional
    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Nasional
    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Nasional
    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com