Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Hadiri Rapat 2 Tahun, Kepala BPN Dinilai Lecehkan Komisi II

Kompas.com - 07/06/2012, 13:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kepala BPN) Joyo Winoto dikritik internal Komisi II DPR. Pasalnya, Joyo tak pernah memenuhi undangan rapat Komisi II selama lebih dari dua tahun.

"Terakhir datang tahun 2009 akhir dan 2010 awal, ketika anggota DPR baru dilantik," kata anggota Komisi II, Nurul Arifin, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2012). Dalam rapat hari ini, Joyo tak lagi hadir dengan alasan tidak sehat.

Nurul menilai, sikap Joyo itu bisa dianggap pelecehan kepada Komisi II. Dia meminta agar Joyo mundur dari jabatannya. Atas sikap Joyo, pihaknya sempat ingin memboikot rapat-rapat dengan BPN, termasuk rapat hari ini.

Namun, karena rapat ini penting untuk BPN lantaran menyangkut anggaran untuk tahun 2013, maka boikot diurungkan. "Kalau kami (Komisi II) boikot, bisa saja. Sebagian besar anggota yang lain juga tersinggung," kata politisi Partai Golkar itu.

Sekretaris Utama BPN Managam Manurung mengatakan, pihaknya meminta maaf atas ketidakhadiran Joyo. Menurut dia, Joyo tidak bisa hadir lantaran disarankan istirahat oleh dokter pasca-cek kesehatan.

Seperti diberitakan, Komisi II telah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Kepala BPN. Permintaan itu disampaikan melalui surat sejak awal tahun 2012. Komisi II menilai kinerja Joyo buruk, terutama dalam menyelesaikan masalah pertanahan.

Ketidakcakapan BPN itu, antara lain, terbukti dengan banyaknya sengketa pertanahan yang tak kunjung terselesaikan. Komisi II sudah menerima sekitar 200 laporan pengaduan sengketa pertanahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com