Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Metro Dalami Laporan Perjalanan Dinas Fiktif

Kompas.com - 25/05/2012, 10:04 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya saat ini tengah menangangi kasus pemborosan anggaran yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi melalui pengeluaran belanja fiktif di Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP). Dugaan penyimpangan yang terjadi mencapai miliar rupiah.

Hal ini diakui oleh Kepala Pusat Penerangan Polda Metro Jaya Komisari Besar Rikwanto saat dihubungi Kompas, Kamis (24/5/2012) malam di Jakarta. "Ya, kasusnya masih didalami oleh penyidik dan belum bisa dipaparkan ke publik. Nanti saya cek ya," ujarnya.

Menurut Rikwanto, identitas si pelapor dirahasiakan. Laporan dilakukan pada Oktober tahun lalu.

KIP merupakan badan negara yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa informasi di antara badan publik atau lembaga serta masyarakat di lingkungan pemerintah pusat. Pegawai negeri sipil yang diperbantukan menangani sekretariat KIP berasal dari PNS di lingkungan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkoninfo).

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri pernah menyatakan pemborosan anggaran yang terjadi sampai 30-40 persen berasal dari perjalanan dinas fiktif yang berasal dari tiket dan boarding palsu serta penggelembungan biaya (mark-up) perjalanan.

Sekretaris KIP Bambang Hardiwinata membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi Kompas. "Memang benar ada laporan, akan tetapi kasusnya masih diproses. Jadi, saya tidak bisa menyatakan laporan itu benar atau tidak," ujarnya saat dikonfirmasi di Yogyakarta. Bambang sendiri mengakui sudah memberikan penjelasan kepada penyidik Polda Metro.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com