Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Serahkan Tiga Surat ke Keluarga Korban Sukhoi

Kompas.com - 22/05/2012, 11:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Rumah Sakit Polri Bhayangkara Brigadir Jenderal (Pol) Agus Prayitno mengungkapkan, hari ini pihak keluarga diperkenankan untuk melihat anggota keluarga yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di RS Polri. Agus juga memastikan pihaknya akan menyerahkan tiga surat, yaitu surat keterangan kematian, surat keterangan identifikasi korban, dan surat kematian.

"Kami juga akan menyerahkan surat keterangan embalming (pengawetan jenazah) hari ini," ujarnya saat dihubungi awak media, Selasa (22/5/2012).

Agus menjelaskan, ketiga surat tersebut akan diberikan seusai seluruh keluarga melihat jasad anggota keluarganya yang telah disemayamkan dalam 45 peti jenazah. "Agar keluarga tidak mendapatkan kesulitan saat membawa jenazah lewat pesawat," lanjutnya.

Pihak pneyidik Bareskrim Mabes Polri juga telah mengelompokkan properti milik korban dan akan diserahkan ke pihak keluarga. Namun, Agus melanjutkan, pihaknya hanya akan memberikan properti yang melekat di tubuh korban.

"Jika proses identifikasi properti yang tercecer dapat selesai hari ini, maka akan diserahkan kepada keluarga, jika tidak, akan diidentifikasi lebih lanjut," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pukul 10.07 WIB, sudah ada 10 anggota keluarga korban yang datang dan mendaftarkan diri ke posko ante mortem. Dua di antaranya diketahui masih mendaftarkan dirinya di posko. Sementara ke-45 jenazah korban pesawat berbendera Rusia tersebut dibaringkan di dalam peti jenazah berwarna coklat yang dijejerkan di depan ruang jenazah rumah sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com