Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BAKN: Kami Tidak Gunakan Uang Negara Satu Sen Pun

Kompas.com - 17/05/2012, 06:40 WIB
Heru Margianto

Penulis

LONDON, KOMPAS.com — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Sumarjati Arjoso menegaskan, kunjungan kerja sejumlah anggota BAKN ke Inggris dan Belanda tidak menggunakan uang negara. BAKN datang memenuhi undangan parlemen Inggris dan Belanda, difasilitasi lembaga donor USAID, untuk memahami praktik pengawasan anggaran yang berlangsung di kedua negara tersebut.

"Kami naik pesawat dengan tiket ekonomi. Kami difasilitasi USAID. Kami tidak menggunakan uang negara satu sen pun. Jadwal kunjungan dibuat parlemen setempat dan didiskusikan bersama USAID dan kami. Jadi kami ke sini bukan untuk jalan-jalan," kata Sumarjati, dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di London yang berlangsung di Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris, Rabu (16/5/2012) malam seperti dilaporkan wartawan Kompas.com, Heru Margianto.

Sumarjati menyampaikan ini menjawab tuntutan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di United Kingdom yang meminta transparansi kunjungan kerja lima angggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ke Inggris. PPI dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan Rizky meminta kepada rombongan BAKN untuk menjelaskan urgensi dan transpransi anggaran yang digunakan dalam kunjungan kerja ini.

Salah satu anggota rombongan, Eva Kusuma Sundari, menambahkan, prinsip transparansi kunjungan kerja ini sudah diterapkan sebelum keberangkatan dengan menggelar jumpa pers di Jakarta. Ia menjelaskan, tujuan utama kunjungan BAKN adalah peningkatan kapasitas kelembagaan.

Selama ini, kata Eva, peran BAKN sebagaimana digariskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau dikenal dengan UU MD3 sangat terbatas. BAKN hanya berwenang menelaah laporan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR dan melaporkannya kepada komisi-komisi terkait.

"Target kunjungan ini adalah melakukan revisi terhadap UU MD3 agar BAKN memiliki kewenangan yang lebih efektif. BAKN ini lembaga baru yang dibentuk pada tahun 2009. Ini praktik baru fungsi pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap penggunaan keuangan negara. Kami ingin setiap sen uang negara harus dipertanggungjawabkan," tutur Eva.

Sepanjang hari Rabu, rombongan BAKN bertemu dengan perwakilan Office for Budget Responsibility, National Audit Office, dan Public Account Committe Pemerintah Inggris. Mereka juga mengikuti rapat resmi Public Account Committe dengan pejabat senior pemerintahan.

Selain Eva Kusuma Sundari (F-PDIP), rombongan yang dipimpin Sumarjati Arjoso (F-Gerindra) ini juga beranggotakan Yahya Sacawirya (F-PD), Kamarudin Syam (F-PG), dan Nur Yasin (PKB). Turut pula dalam rombongan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Rombongan akan berada di Inggris sampai Jumat (18/5/2012), dilanjutkan ke Belanda hingga Kamis (24/5/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com