Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batalkan Bintang Kehormatan untuk Kepala Polisi Malaysia

Kompas.com - 10/05/2012, 19:50 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Polri memberi gelar Bintang Bahayangkara Utama kepada Kepala Kepolisian Negara Malaysia Tan Sri Ismail bin Omar pada peringatan Hari Bahayangkara 1 Juli mendatang dinilai mengada-ada dan tidak pantas.

Penganugerahan tersebut bukan saja mencederai perasaan bangsa yang kerap dinistakan Pemerintah Malaysia, melainkan sekaligus menunjukkan wajah negara Indonesia yang semakin tidak terhormat menghadapi Malaysia.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Kamis (10/5/2012) malam kepada Kompas.

Menurut Syahganda, tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Utama hanya patut diberikan bagi anak bangsa berprestasi, termasuk untuk putra negara sahabat yang mewakili lembaga bermoral.

Ia selanjutnya mengharapkan Polri membatalkan niat ataupun keputusan pemberian gelar kehormatan itu demi menjaga kemartabatan bangsa dan negara. Bahkan, semestinya, Pemerintah Indonesia menyeret pihak-pihak bertanggung jawab di Malaysia ke Mahkamah Internasional akibat pembataiannya terhadap TKI.

"Apa prestasi Kepala Kepolisian Malaysia itu sehingga perlu ditempatkan secara agung di Indonesia. Bagaimanapun, dia adalah tokoh tercela karena memimpin institusi para polisi nista yang membabi-buta menembaki para TKI selayaknya binatang buruan," ujarnya.

Selain menyebabkan tragedi berdarah atas kematian tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yaitu Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), serta Mad Noor (28), Sabtu (24/3/2012) dini hari di area Port Dickson, Negeri Sembilan, ulah memalukan kepolisian negara itu ternyata belum berhenti.

Pada Rabu (9/5/2012), mereka juga menangkap tiga wartawan Indonesia, yakni Ilham Khoiri (Kompas), Muhammad Fauzi (Media Indonesia), dan Zen Teguh Triwibowo (Sindo), terkait  peliputan. Mereka menyertai kunjungan Dewan Perwakilan Daerah ke Malaysia sejak Senin (7/5/2012) untuk mengungkap penyebab penembakan sadis tiga TKI oleh polisi di Malaysia.

Meski ketiganya sudah dibebaskan, penangkapan dan penghalangan kerja wartawan seperti ini memang tidak bisa didiamkan saja.

"Ini baru sebagian kecil saja ulah bejat polisi Malaysia kepada warga negara Indonesia, di luar perilaku lain yang sering kali menistakan kehormatan bangsa kita," ujar Syahganda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com