Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP Golkar: Ancaman Itu "Nonsense"

Kompas.com - 01/05/2012, 11:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membantah ada intervensi atau ancaman terhadap para pengurus DPD Tingkat II, kabupaten atau kota, terkait dukungan untuk Ketua Umum Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden di Pemilu 2014.

"Ancaman itu nonsense. Tidak ada ancaman-ancaman itu. Jika memang ada, ya lakukan klarifikasi kebenarannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PG Nurul Arifin melalui pesan singkat, Rabu (1/5/2012).

Nurul dimintai tanggapan pernyataan Ketua DPD II Banda Aceh Muntasir Hamid bahwa tidak semua mendukung Ical. Menurut dia, DPD II umumnya hanya memberikan tanda tangan dukungan karena di bawah tekanan. Bentuk tekanan itu, misalnya, tak akan dicalonkan sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, diancam dicopot dari jabatan di DPRD.

Nurul meminta kepada semua kader PG tidak terprovokasi oleh pernyataan Muntasir. Pihaknya akan membicarakan berbagai macam isu yang berkembang belakangan ini dalam rapat Kamis nanti. "Saya berharap agar nila setitik ini tidak membuat rusak susu sebelangan. Semua kader dan pengurus tidak terprovokasi oleh perilaku provokator seperti ini," kata Nurul.

Ketika ditanya apakah DPP melihat ada pihak lain yang bermain di belakang Muntasir, Nurul menjawab, "Silakan tafsirkan sendiri. Tiket menjadi capres di Golkar memang tidak murah. Ini adalah bagian dari negosiasi."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com