Wapres: Kinerja Dimulai Perbaikan Pengelolaan Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com -  Perbaikan kinerja pemerintah daerah harus dimulai dari pengelolaan keuangan daerah. Sebab, dari bagian ini berbagai penyimpangan bisa terjadi.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya pada peringatan Hari Otonomi Daerah XVI tahun 2012 di Jakarta. Hadir pula dalam acara ini Menteri Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Semua harus dimulai dari perbaikan keuangan, lainnya bisa menyusul. Jadi harus WTP (wajar tanpa perkecualian dalam audit BPK) bagi semua daerah," kata Boediono.

Dalam peringatan Hari Otda, tiga provinsi, sepuluh kabupaten, dan sepuluh kota mendapat penghargaan atas kinerjanya. Penghargaan diberikan Rabu (25/4) petang.

Sistem penghargaan dan hukuman, menurut Boediono, harus ada dalam setiap organisasi dan institusi. Sistem dibentuk secara bertahap dan penghargaan perlu ditingkatkan termasuk secara finansial. Namun, kata Boediono, hal ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan, demikian pula untuk hukumannya.

Menanggapi masalah pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan saat ini sudah ada electronic audit yang berhubungan langsung dengan BPK.

Di sisi lain, ada kerja sama dengan KPK untuk membentuk zona integritas, serta pemantauan jembatan timbang secara online. Adapun di Sulawesi Selatan, lata Gubernur Syahrul Yasin LImpo, selain e-government, pemprov bekerja sama dengan tim akademisi.