Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudomo, Dikenal karena Malari

Kompas.com - 18/04/2012, 11:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Pangkopkamtib di Era Orde Baru, Laksamana (Purn) Sudomo, wafat pada Rabu (18/4/2012) pagi, di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta.

Sudomo adalah mantan Panglima Angkatan Laut yang juga pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung di masa orde baru.

Sebagai mantan pejabat di masa Orde Baru, Sudomo termasuk yang paling terkenal. Salah satu momen yang membuat namanya mencuat adalah peristiwa 15 Januari 1974, atau dikenal dengan peristiwa Malari.

Malari adalah peristiwa kerusuhan besar yang mengguncang Jakarta. Saat itu mahasiswa turun ke jalan dan memprotes penanaman modal asing dari Jepang. Kebetulan saat itu Perdana Menteri Tanaka dari Jepang berkunjung ke Indonesia.

Banyak pihak menilai peristiwa yang dikenal sebagai malapetaka 15 Januari (Malari) ini sebenarnya buntut perseteruan dua tokoh intelijen. Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jenderal Soemitro, dengan Kepala Opsus Jenderal Ali Moertopo. Sudomo sendiri saat itu adalah anak buah Soemitro. Kala itu Sudomo menjabat sebagai kepala staf Kopkamtib, atau orang nomor dua di lembaga superpower bentukan Soeharto itu.

Setelah kerusuhan, Sudomo menghadap Soemitro. Kala itu Sudomo minta mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab atas kerusuhan yang membakar Jakarta. Tapi permohonan Sudomo ditolak Soemitro. Dia memilih memikul tanggung jawab sebagai pimpinan.

"Memang Pak Domo saya serahi tugas mengenai Jakarta sebagai latihan. Tapi mengenai peristiwa di Jakarta Raya sebagai ibu kota negara, apa pun yang terjadi, adalah tanggung jawab saya. Ini bukan tanggung jawab Pak Domo. Pangkopkamtib hanya satu, yaitu saya," ujar Soemitro.

Peristiwa itu benar-benar mengakhiri karir Soemitro. Namun tidak untuk Sudomo. Pemerintah Orde Baru terus memberikan kesempatan bagi Sudomo. Sudomo bahkan sempat menjabat Menteri Tenaga Kerja pada periode 1983 - 1988 kemudian sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com