Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Penamparan Berlebihan

Kompas.com - 03/04/2012, 13:47 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, tidak boleh bagi siapa pun, bahkan pejabat negara, melakukan kekerasan terhadap orang lain. Jika benar terjadi penamparan, Priyo menilai tindakan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berlebihan dan tidak dibenarkan.

"Kalau sampai fisik, terlalu jauh. Sebagai pejabat negara tidak kebal hukum," kata Priyo di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Priyo dimintai tanggapan peristiwa yang diungkap Ketua Komisi II DPR, Agun Ginandjar, bahwa Denny menampar seorang petugas Lapas Pekanbaru, Riau. Kejadian tersebut, kata Agun, berlangsung saat Denny beserta sejumlah anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) sidak di LP tersebut pada Senin (2/4/2012) dini hari.

Priyo memberi contoh tindakan yang dilakukan anggota DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro yang disebut menampar petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta. Kasus itu, kata dia, menjadi sorotan publik.

Jika benar, Priyo menyayangkan tindakan itu. Pasalnya, langkah Denny selama menjabat Wamenkum dan HAM mendapat simpatik publik. "Jangan tercederai hal-hal yang bisa mengurangi simpati. Kalau sampai betul, itu berlebihan," kata politisi Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

    Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

    Nasional
    Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

    Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

    Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

    Nasional
    Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

    Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

    Nasional
    Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

    Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

    Nasional
    Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

    Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

    Nasional
    Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

    Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

    Nasional
    Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

    Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

    Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

    Nasional
    SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

    SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

    Nasional
    Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

    Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

    Nasional
    SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

    SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com