Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Akui Situasi Politik dan Sosial Memanas

Kompas.com - 31/03/2012, 21:48 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, Sabtu (31/3/2012) malam ini menggelar rapat kabinet. Rapat tersebut membahas hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat terkait Anggaran Pembahasan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012.

Dalam sambutan pembukannya, Yudhoyono mengakui kalau situasi politik dan sosial dalam minggu-minggu terakhir ini memanas. Dia pun meminta jajaran menteri kabinet untuk tenang, berpikir jernih, dan rasional menanggapi situasi yang memanas di tengah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kita kembalikan pada misi dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah, menjalankan roda pemerintahan, melanjutkan pembangunan, melindungi kehidupan rakyat seraya meningkatkan kesejahterannya. Sebuah misi yang diamanahkan kepada saya dan juga wakil presiden dan juga pemerintah yang saya pimpin sekarang ini," kata Yudhoyono kepada para menterinya.

Dalam kehidupan negara demokrasi, katanya, hal ini biasa terjadi. Selama hampir delapan tahun menjalankan roda pemerintahan ini, katanya, beberapa kali muncul situasi memanas yang merupakan totalitas dari berbagai persoalan yang mengemuka, termasuk pengaruh ekonomi dunia terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

Yudhoyono pun menyinggung proses politik yang terjadi dalam Rapat Paripurna DPR semalam. Melalui proses politik yang amat dinamis di DPR, disahkan lah APBNP 2012. Pengesahan APBNP 2012 tersebut tidak berimbas kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012. Disepakati, pemerintah baru memiliki kewenangan menaikan harga BBM jika harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan, yaitu 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

Menanggapi hasil rapat paripurna tersebut, kata Yudhoyono, pemerintah akan melakukan konsolidasi untuk menata segalanya. "Setelah itu bergerak ke depan untuk menjaga perekononmian kita untuk menjalankan tugas kita, baik tugas pemerintahan umum, maupun tugas pembangunan," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Adapun sidang kabinet malam ini, kata Yudhoyono, dirancang untuk mendapat penjelasan yang utuh dari menteri terkait APBNP 2012.

"Tentu ada implikasi, ada konsekuensi, ada tugas-tugas lanjutan yang mesti dijalankan pemerintah untuk mencapai sasaran APBN atau sasaran pembangunan ekonomi," kata Yudhoyono.

Hasil rapat kabinet ini kemudian akan disampaikan presiden melalui siaran pers malam ini. "Akan saya sampaikan penjelasan yang ditujukan seluruh masyarakat Indonesia, pelaku ekonomi, pelaku dunia usaha, baik domestik maupun dari negara sahabat, karena saya tahu mereka sangat peduli dengan kebijakan kita, dengan APBN kita, dan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Indonesia, oleh pemerintahnya seraya untuk menjaga pertumbuhan yang positif," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com