Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harry Azhar Azis: Suara Golkar, Suara Rakyat

Kompas.com - 29/03/2012, 20:20 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis menegaskan bahwa suara Golkar adalah suara rakyat. Suara rakyat, menurut Harry, mayoritas menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik. "Intinya adalah suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat mengatakan mayoritas (harga BBM) bersubsidi tidak naik," sebut Harry ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (29/3/2012).

Harry menerangkan, posisi Fraksi Partai Golkar memang telah menyetujui postur APBN di mana subsidi BBM sebesar Rp 137,38 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun. Ini merupakan opsi pertama dari dua opsi yang bergulir dalam pembahasan APBN-Perubahan 2012 di Badan Anggaran. Tetapi penyetujuan postur tersebut tidak lantas bisa diartikan bahwa Golkar menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Posisi kita jelas menaikkan subsidi BBM dari Rp 123 triliun menjadi Rp 137 triliun. Itu interpretasi bisa bermacam. Bisa indikasi kuat menaikkan harga BBM, tapi bisa interpretasi lain tidak mengatakan itu (kenaikan harga BBM bersubsidi)," kata Harry.

Harry pun mengatakan, keputusan kenaikan harga BBM diserahkan kepada pemerintah. Pembahasan mengenai hal itu masih terus bergulir. "Apakah Golkar secara tegas menolak, itu posisinya besok kita baru kita putuskan," katanya.

Untuk diketahui, besaran subsidi energi dalam APBN-P 2012 akan dibahas dalam rapat paripurna, Jumat (30/3/2012). DPR akan mengambil keputusan terkait dua opsi besaran subsidi energi yang nantinya akan berimplikasi pada keputusan pemerintah untuk menaikkan atau tidak harga BBM bersubsidi per 1 April 2012.

Adapun opsi kedua, yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com