Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Banggar Tak Tahu Sepak Terjang Wa Ode

Kompas.com - 22/03/2012, 21:39 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey mengaku, ia tak mengetahui sepak terjang Wa Ode Nurhayati dalam kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi. Hal ini diungkapkannya seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi Wa Ode di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/3/2012).

Pertanyaan itu, kata dia, juga ditanyakan penyidik KPK kepadanya. "Jadi yang ditanyakan ini tentang Wa Ode. Lalu, yang ditanyakan kedua, apakah kita pimpinan Banggar tahu apa yang dilakukan Wa Ode. Kami mengatakan, kami tidak mengetahui," ujar Olly.

Olly juga menjawab tidak tahu mengenai fee dalam pengalokasian dana PPID di tiga kabupaten di Aceh. "Itu (fee) kan kita enggak tahu, silakan tanya ke Wa Ode. Saya cuma ditanyakan kenal Wa Ode atau tidak. Kalau yang lainnya hanya ditanyakan keputusan rapat-rapat saja," tuturnya.

KPK menetapkan Wa Ode sebagai tersangka sejak awal Desember 2010. Dia diduga menerima suap Rp 6 miliar terkait pengalokasian dana PPID di tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidie, Aceh Besar, dan Benar Meriah. Uang itu diduga diberikan oleh seorang pengusaha bernama Haris Suharman melalui rekening staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda.

Berdasarkan pengakuan Sefa, yang beberapa kali diperiksa oleh KPK, Wa Ode telah mengembalikan uang tersebut ke Haris. Namun, uang yang dikembalikan itu nilainya kurang dari Rp 6 miliar. Wa Ode diduga mengembalikan sebagian uang tersebut ke Haris karena dia hanya mampu meloloskan dua dari tiga kabupaten yang diminta.

Selain uang dari Haris itu, Wa Ode juga diduga menerima aliran dana Rp 50 miliar dalam rekeningnya. Aliran dana ini terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sejumlah pimpinan Banggar di DPR diduga mengetahui adanya permainan anggaran PPID tersebut. Wa Ode sendiri, meski tak menyebutkan langsung, hanya memberi sinyal bahwa ia tak sendiri dalam kasus itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com