Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Gerakan Sosial Dukung Abraham Samad

Kompas.com - 16/03/2012, 09:15 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perpecahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh berlarut-larut. Sebab, hal itu akan mengganggu dan menyebabkan kondisi yang tidak sehat dalam suasana kerja dan capaian tugas-tugas pimpinan KPK.

Oleh sebab itu, perlu gerakan sosial seperti model gerakan saat mendukung anti kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit dan Chandra Hamzah. Gerakan sosial itu khusus kepada Ketua KPK Abraham Samad, yang di bawah kepemimpinannya menggerakkan kasus-kasus yang selama ini dinilai macet. Akibatnya, ia mendapat perlawanan, tak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam KPK.

Hal itu dilontarkan oleh Bambang Soesatyo, Jumat (16/3/2012) pagi ini.

"Gejolak di KPK selama ini sepertinya rekayasa untuk mendiskreditkan Abraham Samad. Sebab, pada periode kepemimpinannya yang belum lewat setengah tahun kasus-kasus besar yang macet diterobosnya. Misalnya, kasus travel cek, kasus wisma atlet, dan kasus Century yang sebentar lagi akan ditingkatkan kasusnya menjadi penyidikan dari sebelumnya penyelidikan," ujar Bambang.

Menurut Bambang, begitu Abraham masuk dan memimpin KPK, dengan gaya dan keberaniannya, kasus-kasus besar yang macet jalannya diterobos, seperti menetapkan Miranda Goeltom dan Angelina Sondakh sebagai tersangka baru dalam kasus travel cek dan wisma atlet.

"Yang ditunggu publik sekarang adalah Century naik ke penyidikan. Namun, ia mendapat perlawanan. Karena itu, waspadai adanya upaya memacetkan kembali kasus-kasus besar seperti cek pelawat, wisma atlet, Hambalang, dan Century dengan mendiskreditkan Abraham Samad sehingga membuat KPK mandul dan terpecah, yang membuat sosok Abraham seolah gagal," papar Bambang.

Dukungan terhadap Abraham, lanjut Bambang, harus diawali peyebaran dukungan lewat jejaring sosial, internet, dan aksi-aksi masif di berbagai tempat, termasuk di KPK. "Sebab, kalau tidak, Abraham dialienasikan sendirian dan 'dibusukkan' di KPK oleh mereka yang tidak ingin kasus-kasus besar itu dibongkar tuntas," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com