Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim: Mindo dan Angelina Tak Perlu Dikonfrontasi

Kompas.com - 29/02/2012, 11:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menangani perkara dugaan suap wisma atlet SEA Games dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin memutuskan, konfrontasi keterangan saksi Mindo Rosalina Manulang (Direktur Pemasaran PT Anak Negeri) dengan kesaksian Angelina Sondakh (anggota Dewan Perwakilan Rakyat), tidak perlu dilakukan.

Hal tersebut diputuskan majelis hakim setelah Mindo diketahui sakit sehingga batal hadir dalam sidang, Rabu (29/2/2012) pagi ini. "Setelah bermusyawarah, mengatakan, saksi Mindo dan Angelina tidak perlu dikonfrontasi dan saksi yang hadir (Angelina) untuk meninggalkan persidangan," kata ketua majelis hakim, Dharmawati Ningsih.

Sebelum memutuskan hal ini, majelis hakim mendengarkan pendapat tim jaksa penuntut umum (JPU) dan tim kuasa hukum Nazaruddin. Menurut JPU, pihaknya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan untuk Rosa. Surat yang ditandatangani Mindo itu kemudian diperlihatkan kepada majelis hakim dan tim kuasa hukum Nazaruddin.

Namun pagi tadi, jaksa mendapat informasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahwa Rosa sakit sehingga batal hadir. Saat hakim meminta jaksa menghadirkan pihak LPSK itu di persidangan, jaksa Kadek mengatakan, orang LPSK tersebut terikat kode etik sehingga tidak dapat menyampaikan keterangannya.

"LPSK itu datang di persidangan, tapi karena yang bersangkutan bukan komisioner, sesuai kode etik, tidak dapat berikan keterangan," kata Kadek.

Sepakat dengan pendapat jaksa, kuasa hukum Nazaruddin, Hotman Paris Hutapea, mengatakan bahwa LPSK tidak dalam kapasitas mewakili saksi. Adapun Mindo Rosalina Manulang, yang berada di bawah perlindungan LPSK.

Sedianya Angelina Sondakh dikonfrontasi dengan Mindo dalam persidangan hari ini. Angelina tiba sejak pukul 08.10 pagi. Konfrontasi akan dilakukan terkait keterangan Angelina dan Rosa yang bertolak belakang soal percakapan BlackBerry Messenger (BBM).

Hotman Paris mengatakan, pihaknya tidak berkeberatan konfrontasi ini dibatalkan sepanjang keterangan Mindo Rosalina Manulang soal adanya uang Rp 2 miliar Rp 3 miliar yang digelontorkan Permai Grup untuk Angelina Sondakh dan I Wayan Koster ini tidak dijadikan fakta yang memberatkan kliennya. Pasalnya, menurut Hotman, keterangan Mindo tersebut tidak dapat dibuktikan karena Angelina membantahnya.

Adapun Nazaruddin didakwa menerima suap berupa cek Rp 4,6 miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games. Nazaruddin "membeli" proyek itu terlebih dahulu dengan menggelontorkan sejumlah uang, termasuk kepada Angelina dan Koster, untuk menggolkan penganggaran wisma atlet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com