Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Terima Komisi HAM OKI

Kompas.com - 20/02/2012, 17:11 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Komisi Hak Asasi Manusia Organisasi Kerja Sama Islam (Organisation of Islamic Cooperation), Senin (20/2/2012) sore di Kantor Presiden Jakarta. Komisi HAM OKI dibentuk pada tahun ini. Pembentukan Komisi HAM OKI bertujuan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan HAM di negara-negara anggota OKI.

Delegasi Komisi HAM OKI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu. Ihsanoglu didampingi Dirjen Sosial Budaya OKI Hemayeluddin, serta 18 anggota lainnya. Sementara itu, Presiden, di antaranya, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah.

"Presiden dan Sekjen membahas mengenai perkembangan di belahan dunia saat ini. Suriah misalnya, di mana OKI seharusnya bisa berperan untuk menangani masalah ini," kata Marty seusai mendampingi Presiden.

Saat ini, situasi di Suriah tetap memanas. Marty mengatakan, Komisi HAM OKI dapat menjadi bagian dari solusi terkait penyelesaian konflik berdarah tersebut. Marty memandang penting berdirinya Komisi HAM OKI. Hal ini menunjukkan adanya perhatian negara-negara anggota OKI di bidang HAM.

"Demokratisasi telah menjadi bagian mainstream dari kerja sama OKI. Kita lihat perkembangan demokrasi di Timur Tengah, seperti Mesir, Libya, dan terakhir Suriah. Ini wujud dari defisit demokrasi," kata Menlu.

Sebelum bertemu Kepala Negara, Komisi HAM OKI terlebih dahulu melakukan pertemuan di Jakarta. Marty mengatakan, pertemuan di Jakarta merupakan bentuk pengakuan OKI terhadap Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com