Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan "Tagih" Fee dari Nazaruddin

Kompas.com - 19/01/2012, 13:54 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku tak tahu soal tuduhan M Nazaruddin bahwa dirinya menerima komisi dari proyek dua pembangkit listrik berkapasitas masing-masing 200 megawatt di Kalimantan dan Riau pada 2010.

Dahlan, ketika dikonfirmasi, malah balik bertanya besaran komisi yang diterimanya. "Kalau nilainya besar, lumayan juga. Saya tagihnya. Daripada dibilang dapat uang, tetapi tidak merasakan, he-he," ujar Dahlan kepada Kompas.com, Kamis (19/1/2012), melalui layanan pesan singkat (SMS).

Jadi, Anda akan mengklarifikasi terkait tudingan itu? "Saya tidak mau klarifikasi juga. Kayaknya, kok, menerima, terus seolah tak menerima," kata Dahlan.

Tudingan suap disampaikan Nazar seusai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/1/2012). Nazar mengaku tidak tahu berapa jatah fee untuk Dahlan itu. Menurut dia, proyek di Kalimantan dimenangkan PT Adhi Karya, sedangkan di Riau akan dikerjakan PT Rekayasa Industri (Rekin).

Sebelumnya, kepada wartawan, Dahlan membantah jika dirinya menerima suap terkait proyek, yang menurut Dahlan mencapai Rp 4 triliun. "Coba diusutlah. Kalau ada, Anda ambil. Karena belum sampai kepada saya. Masih nyasar ke mana gitu. Siapa tahu masih nyasar di sekretaris dia. Terus nanti kita bagi-bagilah," jawab Dahlan secara jenaka kepada para wartawan di sela-sela Rapat Kerja Pemerintah 2012 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis (19/1/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com