Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa PKBN Geruduk Kemenkumham

Kompas.com - 20/12/2011, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan kader Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) menyambangi gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (20/12/2011). Mereka memprotes hasil verifikasi partai politik Kemenkumham yang tidak meloloskan partai besutan Yenny Wahid tersebut.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, para kader PKBN tersebut mengusung bendera dan spanduk bertuliskan lambang partai mereka. Ada juga poster yang memuat gambar wajah mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid yang juga merupakan ayah Yenny.

Tampak salah satu poster yang mereka usung bertuliskan kalimat "verifikasi gombal". Pimpinan masa, Yenny Wahid mengatakan, pihaknya datang untuk mempertanyakan alasan Kemenkumham tidak meloloskan PKBN. Pasalnya menurut Yenny, PKBN telah melengkapi persyaratan administrasi seperti yang ditentukan.

Di Kemenkumham, massa PKBN kemudian diterima staf Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham.

Jumat (16/12/2011), Kemenkumham mengumumkan bahwa partai baru yang lolos verifikasi hanyalah Partai Nasdem. Dengan demikian, PKBN dan Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) dinyatakan tidak lolos.

Menanggapi putusan tersebut, Yenny menilai adanya sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi itu. Kejanggalan pertama, kata Yenny, adanya dokumen PKBN yang hilang di Kemenkum HAM. Kedua, dokumen rahasia PKBN seperti akta notaris ditemukan beredar ke tangan pihak yang tidak seharusnya, selanjutnya, dokumen resmi Kemenkumham yang berisi keputusan verifikasi ini ditemukan PKBN telah beredar sebelum hasil verifikasi diumumkan.

Hal lainnya yang dianggap janggal menurut Yenny, standar verifikasi yang rancu seperti jumlah kabupaten/kecamatan yang digunakan Kemenkumham bukan berdasarkan data terbaru setelah pemekaran. Ditambah, persyaratan yang berubah-ubah.

"Kan, ada daerah yang jauh, seperti Papua, katanya boleh dokumen aslinya dikirim pakai e-mail, fax, dijawab boleh, tapi di akhir-akhir diberi tahu gak boleh," kata Yenny, Jumat (16/12/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com