Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Prioritas Kerja Amir Syamsuddin

Kompas.com - 19/10/2011, 18:16 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Amir Syamsuddin resmi menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak hari ini, Rabu (19/10/2011). Lalu, apa saja yang akan menjadi prioritas kerja Amir selama tiga tahun ke depan?

Amir menjawab akan menjadikan isu pemberian remisi kepada koruptor sebagai prioritasnya. Kementerian Hukum dan HAM, katanya, akan menerapkan moratorium atau pemberhentian sementara remisi bagi koruptor. "Selama pengkajian masih berjalan, kami akan melakukan moratorium terhadap remisi, sambil dipelajari," katanya di Jakarta, Rabu.

Di samping remisi koruptor, Amir juga akan menjadikan peningkatan pembinaan terhadap narapidana teroris sebagai prioritas kerjanya. "Kami ingin melibatkan berbagai pihak melakukan pembinaan lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi narapidana teroris," ujar mantan advokat itu.

Isu pembinaan teroris ini, lanjutnya, juga menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kita akan melakukan upaya maksimal untuk pembinaan," tambah Amir.

Selain itu, Amir juga berjanji akan memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum teratasi selama ini. "Ini (penyelesaian kasus HAM) bukan hal yang ringan, karena rasa keadilan tidak sama di mata orang. Kita tidak bisa ikut seratus persen keinginan semua tapi paling tidak kita melakukan upaya optimal untuk mencari jalan terbaik," ungkap dia.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menambahkan, kemenhukham di bawah menteri yang baru akan mengkaji kembali persoalan-persoalan di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

"Saya ingin mendengar apa persoalan mendasar dari LP (lembaga pemasyarakatan), saya dan pak menteri akan melihat lagi. Dari masukan itulah, kami mengambil masalah mendasar dan itu bisa menghasilkan pencapaian signifikan," ujar Denny.

Amir juga mengungkapkan, tidak akan ada pembagian tugas dengan wakil menteri. Keduanya akan bekerja bersamaan demi percepatan kinerja. "Tidak menjadi pilihan saya mengurus ini, pak wakil mengurus itu. Kami ingin coba pakai dua kepala agar akselerasi tugas lebih baik," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com