TK: Pemerintah Harus Berani Tebus TKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk tidak sayang mengeluarkan sedikit anggaran demi menebus sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam dihukum mati di Arab Saudi. Menurut Ketua MPR RI Taufik Kiemas (TK), pemerintah harus berani membayar tebusan untuk melindungi TKI yang terancam dipancung.

"Pemerintahnya ya berani keluar duit sedikitlah untuk menolong TKI ini. Dia (TKI) kan masukin uang kan banyak juga. Sekarang dikasih ke mereka kan ada bagus juga ya. Masukan kan banyak, berapa triliun itu," katanya di Gedung DPR RI, Kamis (30/6/2011).

Menurutnya, aturan hukum di Arab memungkinkan tebusan untuk para narapidana yang siap dihukum mati. Oleh karena itu, pemerintah harus berani melakukan perlindungan dengan menebus para TKI tersebut. Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa persoalan TKI oleh pemerintah hari ini bukanlah penempatan tenaga kerja, tapi justru perlindungan TKI. Lagipula, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga dibentuk tak hanya untuk melakukan koordinasi penempatan TKI tapi juga perlindungan kepada para TKI.

"Nah, aturan di Arab kan kalau ditebus, bisa (bebas). Bisa dibayar sebelum dipancung. Jadi penempatan, bukan hanya itu. Tapi perlindungan TKI," tambahnya. Taufik mengaku optimistis bahwa pemerintah akan menebus TKI yang kembali terancam di hukum mati.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Eva Sundari mengatakan Sumartini binti Manaungi (33) kembali terancam dieksekusi mati pada tanggal 3 Juli mendatang. Eva mengatatakan TKI asal Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, kini tengah dipenjara di Malaaz Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan dengan menggunakan ilmu sihir terhadap anak majikannya yang bernama Tisam (17).