Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepemimpinan SBY Merosot di Mata Publik

Kompas.com - 26/06/2011, 13:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan merosotnya kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Survei terhadap kepuasan publik pada bulan Juni 2011 dilihat turun sekitar 9,5 persen dibandingkan hasil survei pada Juni 2011.

Peneliti senior LSI Sunarto Tjiptohardjono mengatakan survei LSI pada Januari 2011 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja SBY masih di angka 56,7 persen. Sementara itu, pada bulan Juni 2011 turun ke angka 47,2 persen.

"Ini diikuti oleh ketidakpuasan publik yang terus meningkat terhadap aneka aspek kehidupan," ungkapnya dalam keterangan pers di kantor LSI, Minggu (26/6/2011).

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja SBY tercermin di aspek-aspek ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga keamanan di Indonesia dalam periode Januari 2010 sampai dengan Juni 2011.

Publik menilai tak ada kemajuan dalam aspek ekonomi. Puncaknya, pada September 2010 lalu, yaitu 37,1 persen publik menilai keadaan ekonomi nasional buruk dan sangat buruk.

Di Juni 2011, kondisinya masih tak terlalu berubah, yaitu 35,7 persen publik kecewa dengan kondisi ekonomi nasional. Begitu pula penilaian publik terhadap keadaan politik dan penegakan hukum nasional di Indonesia.

Kekecewaan publik terhadap aspek ekonomi dan hukum di bawah kepemimpinan SBY cukup konsisten.

Sunarto mengatakan kepuasan publik atas kinerja SBY merosot tajam di tengah-tengah publik yang hidup di perkotaan dan mereka yang berpendidikan tinggi.

Survei dilakukan pada tanggal 1-7 Juni 2011 kepada 1.200 responden di 33 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com