Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Harus Pilih Calon Tanpa Beban Kasus

Kompas.com - 26/05/2011, 13:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman mengharapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang telah dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (25/5/2011) kemarin, bekerja dengan maksimal. Menurut dia, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mencari calon pimpinan KPK yang tidak terbebani kasus-kasus sebelumnya.

"Ke depan, pimpinan KPK harus betul-betul membongkar kasus Century, calo-calo politik di Senayan, kasus Miranda Goeltom. Bahkan kalau bisa, kasus mafia pajak yang dikait-kaitkan dengan Aburizal Bakrie dan Gayus, dan juga kasus pengadaan kereta api pada zaman Hatta Rajasa, itu dibongkar semua," ujar Fadjroel di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Menurut Fadjroel, untuk mewujudkan hal tersebut, Pansel diharapkan tidak terganggu dengan praktik politik "dagang sapi" yang terjadi di partai-partai besar. Ia mencontohkan, kasus Miranda Goeltom dianggapnya sebagai upaya penyerangan kepada PDI Perjuangan, kasus Century untuk menyerang Partai Demokrat, mafia pajak yang dikaitkan dengan Partai Golkar, dan kasus korupsi dalam pengadaan kereta api dianggap menyerang Partai Amanat Nasional.

"Jadi, yang terpenting Pansel harus tetap mencari orang yang tegas untuk memberantas korupsi. Mereka kita harapkan tidak terpengaruh praktik-praktik politik dagang sapi yang sekarang ini sudah sering terjadi dalam sistem hukum dan politik," jelasnya.

Selain itu, lanjut Fadjroel, dalam proses pemilihan, Pansel harus melakukannya secara terbuka. Di samping harus memilih calon yang berintegritas, menurut dia, ada tiga hal lain yang menentukan, yakni transparansi, akuntabilitasi, dan kapabilitasi.

"Saya menghormati Pak Busyro (Muqoddas). Namun, menurut saya, kepemimpinan beliau kurang berjalan maksimal. Dan untuk yang empat bulan terakhir ini, tolong tinggalkan warisan yang baik agar masyarakat tidak bertanya-tanya terhadap kinerja KPK ke depan nanti," pungkasnya.

Pada Rabu kemarin, Presiden Yudhoyono menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut ini adalah susunan anggota Tim Pansel KPK: Ketua: Patrialis Akbar; Wakil Ketua: Irjen Pol (Purn) Drs MH Ritonga dan Dr H Soeharto, SH, MH; Sekretaris merangkap anggota: Dr H Ahmad Ubbe, SH, MH, APU; Anggota: 1. Prof Rhenald Kasali, PhD 2. Prof Dr Ichlasul Amal, MA 3. Prof Dr Tb Ronny R Nitibaskara 4. Prof Dr Saldi Isra, SH 5. Erry Riyana Hardjapamekas 6. Akhiar Salmi, SH, MH 7. Amir Hasan Ketaren, SH 8. Dr Imam Prasodjo, MA 9. Deliana Sajuti Ismudjoko, SH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com