Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: NII Belum Jadi Ancaman

Kompas.com - 27/04/2011, 20:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, gerakan Negara Islam Indonesia saat ini belum menjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Djoko meminta seluruh aparat penegak hukum dan komponen masyarakat untuk tetap waspada.

Segala upaya untuk memengaruhi pikiran orang lain demi mendirikan NII tidak dapat dibenarkan. "Ini harus kita lawan bersama," kata Djoko kepada para wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/4/2011).

Menurut Djoko, ada dua jenis gerakan ini, yaitu gerakan NII yang memang berusaha mengubah ideologi NKRI dan sekadar mencari keuntungan semata. Menko Polhukam mengaku belum tahu seberapa besar kekuatan dan dampak dari gerakan ini. "Kita tidak tahu jumlah orang yang dipengaruhi dan memengaruhi," katanya.

Dikatakan pula, aparat penegak hukum belum melihat adanya keterkaitan gerakan ini dengan kelompok gembong teroris almarhum Noordin M Top. Namun, kemungkinan ini masih terus digali. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memantau titik-titik yang diduga menjadi tempat pergerakan NII. Pemantauan ini dilakukan karena mulai merebaknya kasus cuci otak dan penipuan akhir-akhir ini.

Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sujarno menjelaskan, pihaknya sudah memetakan belasan tempat yang dijadikan basis-basis kelompok NII di wilayah Jakarta dan sekitarnya. "Kami sudah mapping di Klender, Tangerang, dan Bekasi. Semuanya dipantau intel," ujarnya.

Sujarno menambahkan, kepolisian belum bisa mengetahui aktivitas kelompok NII karena kegiatannya berada di rumah-rumah warga dan terselubung. "Mereka kegiatannya 'kan terselubung, tidak kelihatan, jadi sulit untuk kami pantau," katanya.

Ia mengatakan, masyarakat harus bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap gerakan NII. Selain di Ibu Kota, dalam dua pekan terakhir, kasus cuci otak terjadi pada sejumlah mahasiswa di Bogor, Malang, dan Yogyakarta. Mereka yang didekati kebanyakan mahasiswa yang baru menjejak bangku kuliah. Modus yang digunakan biasanya mengajak untuk menjadi responden penelitian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com