Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: NII Belum Jadi Ancaman

Kompas.com - 27/04/2011, 20:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, gerakan Negara Islam Indonesia saat ini belum menjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Djoko meminta seluruh aparat penegak hukum dan komponen masyarakat untuk tetap waspada.

Segala upaya untuk memengaruhi pikiran orang lain demi mendirikan NII tidak dapat dibenarkan. "Ini harus kita lawan bersama," kata Djoko kepada para wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/4/2011).

Menurut Djoko, ada dua jenis gerakan ini, yaitu gerakan NII yang memang berusaha mengubah ideologi NKRI dan sekadar mencari keuntungan semata. Menko Polhukam mengaku belum tahu seberapa besar kekuatan dan dampak dari gerakan ini. "Kita tidak tahu jumlah orang yang dipengaruhi dan memengaruhi," katanya.

Dikatakan pula, aparat penegak hukum belum melihat adanya keterkaitan gerakan ini dengan kelompok gembong teroris almarhum Noordin M Top. Namun, kemungkinan ini masih terus digali. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memantau titik-titik yang diduga menjadi tempat pergerakan NII. Pemantauan ini dilakukan karena mulai merebaknya kasus cuci otak dan penipuan akhir-akhir ini.

Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sujarno menjelaskan, pihaknya sudah memetakan belasan tempat yang dijadikan basis-basis kelompok NII di wilayah Jakarta dan sekitarnya. "Kami sudah mapping di Klender, Tangerang, dan Bekasi. Semuanya dipantau intel," ujarnya.

Sujarno menambahkan, kepolisian belum bisa mengetahui aktivitas kelompok NII karena kegiatannya berada di rumah-rumah warga dan terselubung. "Mereka kegiatannya 'kan terselubung, tidak kelihatan, jadi sulit untuk kami pantau," katanya.

Ia mengatakan, masyarakat harus bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap gerakan NII. Selain di Ibu Kota, dalam dua pekan terakhir, kasus cuci otak terjadi pada sejumlah mahasiswa di Bogor, Malang, dan Yogyakarta. Mereka yang didekati kebanyakan mahasiswa yang baru menjejak bangku kuliah. Modus yang digunakan biasanya mengajak untuk menjadi responden penelitian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com