Siapa Berani Menyusul Arifinto?

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, sikap dan keputusan mundur dari keanggotaan DPR 2009-2014 yang diambil anggota Fraksi PKS, Arifinto, patut diapresiasi. Menurutnya, jika dikaji, apa yang dilakukan Arifinto sesungguhnya tidak sefatal kasus lain yang juga melibatkan anggota DPR. Oleh karena itu, ia berpendapat, keputusan Arifinto harus menjadi contoh para anggota Dewan lain yang juga "bermasalah".

"Kalau kita kaji, apa yang dilakukan Arifinto tidak sefatal yang lain. Ada yang lebih parah dan substansial, tetapi tetap ngotot menjadi anggota DPR. Menggunakan kekuasaan untuk berlindung dari kesalahan. Keputusan Arifinto adalah bentuk kesiapannya sebagai wakil rakyat menerima sanksi sosial," kata Ray kepada Kompas.com, Senin (11/4/2011).

Arifinto mengumumkan pengunduran dirinya siang tadi, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perilakunya yang diketahui publik membuka konten porno di tengah berlangsungnya sidang paripurna, Jumat (8/4/2011) pekan lalu. Keputusan ini, Ray melanjutkan, menjadi sinyal positif bagi kesadaran para pejabat publik untuk bertanggung jawab atas hal negatif yang dilakukannya dan mendapat kritik publik.

"Sekarang, kan, banyak pejabat publik yang tidak mau berefleksi. Ada anggota yang sudah ditahan KPK, tapi tidak mau mundur. Ada pejabat yang sudah ketahuan bohong, tapi tetap merasa bersih. Padahal ini sangat mendasar. Ada juga anggota DPR yang sudah divonis, tetapi juga tetap tidak mau mundur. Ini menjadi pelajaran penting bagi mereka," kata Ray.

Tak hanya mundur dari DPR, Arifinto juga mendapatkan sanksi dari internal partainya. Ia dicopot dari keanggotaan Majelis Syuro PKS. Anggota Komisi V DPR ini juga diharuskan melakukan taubatan nasuha atau tobat dengan sungguh-sungguh melalui beberapa langkah, yaitu melakukan permohonan ampun kepada Tuhan (istigfar) minimal 100 kali selama 40 hari, membaca Al Quran minimal satu kali khatam dalam jangka 30 hari, bersedekah kepada 60 orang fakir miskin, meminta nasihat (tausyiah) kepada Ketua Dewan Syari'ah Pusat selaku Mufti PKS, serta meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan, konstituen, anggota DPR, dan masyarakat.