Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Mau Kudeta Pakai Apa?

Kompas.com - 24/03/2011, 13:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai kejadian kekerasan yang terjadi terhadap kelompok minoritas di Tanah Air dicurigai sebagai bagian dari upaya menjatuhkan pemerintah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimotori sejumlah purnawirawan jenderal. Laporan Al Jazeera menyebutkan, ada sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan presiden. Mungkinkah?

Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono, meragukan jika ada beberapa nama jenderal purnawirawan yang disebut memiliki kekuatan untuk menggalang penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mereka itu hanya kumpulan orang terbuang yang merasa dirinya punya kompetensi, tetapi tidak ada yang melirik. Kalau hanya pengalaman menjadi kepala staf TNI, mau apa? Mau kudeta pakai apa? Sapu lidi?" kata Harry, Kamis (24/3/2011), kepada Kompas.com.

Mereka yang disebut-sebut menggalang kekuatan untuk melakukan kudeta dinilainya tidak memiliki kekuatan ataupun akses untuk memanfaatkan alat-alat negara. Apalagi, sejumlah nama juga merupakan bagian dari rezim masa lalu.

"Mereka juga punya karakter yang sama (dengan penguasa). Kalau katanya jenderal purnawirawan yang akan melakukan kudeta, kenyataannya jenderal-jenderal ini juga berada dalam satu ritme yang sama dengan SBY dan punya agenda pertemuan rutin bersama para purnawirawan. Kalau ada ketidakpuasan wajar, tapi kalau sampai dikelola menjadi kudeta, masih jauh," papar dia.

Oleh karena itu, Harry menyarankan agar isu ini tidak ditanggapi berlebihan oleh pemerintah. "Ini hanya psy war saja," katanya.

Digulirkannya isu ini, menurutnya, juga belum tentu diarahkan kepada SBY sebagai pemimpin negara, tetapi bisa juga ditujukan kepada jenderal purnawirawan yang saat ini duduk di kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com