Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle", Kursi PKS Dikurangi

Kompas.com - 09/03/2011, 11:26 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdallah menyatakan, saat ini proses seleksi menteri terkait dengan rencana reshuffle kabinet sudah mulai dilakukan.

"Mengenai nama-nama menteri yang akan diganti, kami belum dapat memastikan," katanya, di Semarang, Rabu (8/3/2011).

Ia mengatakan, jumlah menteri dari Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, serta partai koalisi yang lain akan mengalami perubahan.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang mencari dan menyeleksi orang-orang yang terbaik untuk menaikkan kembali popularitas pemerintah yang merosot.

"Reshuffle besar-besaran kemungkinan tidak terjadi tapi yang jelas akan ada pergantian menteri di kabinet dalam jumlah yang cukup banyak dan saya tidak dapat memastikan siapa saja," ujarnya.

Ia mengatakan, Partai Golkar dipastikan masih di dalam koalisi, sedangkan PKS kemungkinan masih dipertahankan namun jumlah menterinya akan cukup banyak berkurang.

Saat ini, PKS menempatkan empat kadernya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka ialah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Assegaf Al'jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).

Dari 33 kursi kementerian, 17 di antaranya diisi perwakilan enam partai politik yang tergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Enam parpol itu ialah Demokrat, Golkar, PKB, dan PAN, PPP, PKS.

"Saya belum yakin apakah Partai Gerindra akan ditarik masuk dalam koalisi terkait dengan adanya kemungkinan sebelumnya bahwa PKS dikeluarkan secara keseluruhan," katanya.

Menurut dia, partai koalisi saat ini kembali ke "status quo" dan belum ada tambahan partai baru yang bergabung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com