Golkar dan PKS Tak Merasa Melanggar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai evaluasi anggota sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintah tidak membuat Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera gentar. Mereka percaya diri bisa bertahan karena merasa tak melanggar kontrak.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Selasa (1/3/2011), mengatakan, Partai Golkar tidak merasa peringatan evaluasi ditujukan bagi partainya. ”Pernyataan itu tidak ditujukan kepada Golkar, tetapi seluruh anggota koalisi,” katanya. Oleh karena itu, Partai Golkar tak akan memberikan reaksi apa pun terhadap rencana evaluasi koalisi yang disampaikan Presiden. Partai Golkar tidak akan mengubah gaya politik dan tetap kritis.

Pernyataan senada juga disampaikan PKS. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengatakan, PKS juga tidak merasa melanggar kontrak politik dalam koalisi. Perbedaan sikap yang selama ini ditunjukkan PKS, seperti dalam usulan hak angket mafia pajak, justru bertujuan melaksanakan komitmen koalisi, yakni membentuk pemerintahan yang bersih.

Oleh karena itu, ujar Anis, pihaknya akan menunggu apa pun keputusan Presiden. ”Kami pasif saja, kami menunggu keputusan Presiden,” katanya. Menurut Anis, hubungan PKS dengan Presiden SBY tetap baik. Tidak ada hambatan yang dirasakan PKS dalam berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Anis mengingatkan, hubungan PKS dengan Presiden SBY tergolong dekat. PKS merupakan partai pertama yang mendukung pencalonan SBY pada Pemilu 2004. PKS juga menjadi partai pertama yang diminta kembali mendukung SBY menjelang Pemilu 2009.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menceritakan bahwa SBY meminta Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin datang ke Cikeas, pertengahan tahun 2008. Saat itu beberapa lembaga survei menyebutkan tingkat elektabilitas SBY turun menjadi 19 persen, sementara mantan Presiden Megawati Soekarnoputri naik melebihi 30 persen.

Meskipun tingkat elektabilitas SBY turun, lanjut Anis, PKS tetap mendukung pencalonan SBY. ”Ini kan sebenarnya pertaruhan besar bagi PKS, memberikan dukungan saat elektabilitasnya 19 persen,” ujarnya.

Melanggar kesepakatan

Presiden SBY, Selasa (1/3/2011) mengatakan, ada partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang melanggar sejumlah kesepakatan koalisi yang telah disetujui para ketua umum parpol dengan dirinya sebagai Presiden terpilih periode 2009-2014. Kesepakatan tersebut terkait kerja sama di bidang eksekutif dan legislatif. Jika tak berubah, Presiden mengancam akan mengeluarkan parpol yang bandel.

Presiden menyatakan ini terkait sikap politik Golkar dan PKS yang berbeda haluan dengan Partai Demokrat dalam menyikapi usulan hak angket pajak. Golkar dan PKS bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah bersama Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sejumlah wakil partai tersebut mendapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.

"Jika ada parpol yang tak lagi bersedia menaati kesepakatan yang dibuat bersama saya, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Ini sangat jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu," kata Presiden kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta. (NTA/CHE/ATO/LOK)