Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ancam Parpol yang Tak Taat

Kompas.com - 01/03/2011, 18:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang melanggar sejumlah kesepakatan koalisi yang telah disetujui para ketua umum parpol dengan dirinya sebagai Presiden terpilih periode 2009-2014. Kesepakatan tersebut terkait kerja sama di bidang eksekutif dan legislatif. Jika tak berubah, Presiden mengancam akan mengeluarkan parpol yang bandel.

"Jika ada parpol yang tak lagi bersedia menaati kesepakatan yang dibuat bersama saya, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Ini sangat jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu," kata Presiden kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/3/2011).

Seperti diwartakan, terkait usul pembentukan panitia khusus hak angket pajak, dua anggota Setgab, Partai Golkar dan PKS, memilih berbeda dengan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut memilih mendukung pembentukan pansus angket pajak, sementara Demokrat menentangnya.

Dikatakan Presiden, dalam waktu dekat ini Presiden akan melakukan evaluasi. Selain itu, Presiden dibantu dengan Wakil Presiden Boediono tengah melakukan komunikasi secara maraton dan intensif dengan semua parpol anggota koalisi. Komunikasi dilakukan Presiden untuk memastikan koalisi ke depan benar-benar efektif. Dikatakan, tugas pemerintahan benar-benar tak ringan.  "Di samping evaluasi yang saya lakukan bersama teman-teman di pemerintahan, saya juga menerima banyak pandangan, usul, dan rekomendasi dari banyak pihak untuk meninjau kembali koalisi agar rakyat tak bingung," katanya.   Ketika melakukan komunikasi, Presiden ingin memastikan bahwa semua parpol anggota koalisi benar-benar menaati, mematuhi, dan melaksanakan 11 kesepakatan yang telah ditandatanganinya pada 2009 lalu.

Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta agar perdebatan antaranggota koalisi terkait perbedaan sikap atas usul pembentukan pansus hak angket dihentikan.

"Saya berharap, tolong dihentikan, disudahi. Tak baik bagi politik. Tidak elok di depan rakyat begini terus. Saya sedang mencari solusi yang paling tepat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Nasional
    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Nasional
    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Nasional
    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com