SBY Ancam Parpol yang Tak Taat

Kompas.com - 01/03/2011, 18:51 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang melanggar sejumlah kesepakatan koalisi yang telah disetujui para ketua umum parpol dengan dirinya sebagai Presiden terpilih periode 2009-2014. Kesepakatan tersebut terkait kerja sama di bidang eksekutif dan legislatif. Jika tak berubah, Presiden mengancam akan mengeluarkan parpol yang bandel.

"Jika ada parpol yang tak lagi bersedia menaati kesepakatan yang dibuat bersama saya, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Ini sangat jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu," kata Presiden kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/3/2011).

Seperti diwartakan, terkait usul pembentukan panitia khusus hak angket pajak, dua anggota Setgab, Partai Golkar dan PKS, memilih berbeda dengan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut memilih mendukung pembentukan pansus angket pajak, sementara Demokrat menentangnya.

Dikatakan Presiden, dalam waktu dekat ini Presiden akan melakukan evaluasi. Selain itu, Presiden dibantu dengan Wakil Presiden Boediono tengah melakukan komunikasi secara maraton dan intensif dengan semua parpol anggota koalisi. Komunikasi dilakukan Presiden untuk memastikan koalisi ke depan benar-benar efektif. Dikatakan, tugas pemerintahan benar-benar tak ringan.  "Di samping evaluasi yang saya lakukan bersama teman-teman di pemerintahan, saya juga menerima banyak pandangan, usul, dan rekomendasi dari banyak pihak untuk meninjau kembali koalisi agar rakyat tak bingung," katanya.   Ketika melakukan komunikasi, Presiden ingin memastikan bahwa semua parpol anggota koalisi benar-benar menaati, mematuhi, dan melaksanakan 11 kesepakatan yang telah ditandatanganinya pada 2009 lalu.

Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta agar perdebatan antaranggota koalisi terkait perbedaan sikap atas usul pembentukan pansus hak angket dihentikan.

"Saya berharap, tolong dihentikan, disudahi. Tak baik bagi politik. Tidak elok di depan rakyat begini terus. Saya sedang mencari solusi yang paling tepat," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

    Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

    Nasional
    Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

    Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

    Nasional
    Jokowi Lantik Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK Baru

    Jokowi Lantik Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK Baru

    Nasional
    Pimpinan Komisi VIII Minta Menag Konsisten Berpandangan Baik Soal Kemenag

    Pimpinan Komisi VIII Minta Menag Konsisten Berpandangan Baik Soal Kemenag

    Nasional
    Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

    Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

    Nasional
    Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

    Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

    Nasional
    Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

    Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

    Nasional
    KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

    KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

    Nasional
    Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

    Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

    Nasional
    Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Nasional
    Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

    Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

    Nasional
    4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

    4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

    Nasional
    Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

    Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

    Nasional
    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.