Ganti PKS dengan Gerindra!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, berpendapat, Partai Gerindra dapat menjadi pengganti posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Menurutnya, dengan mengeluarkan PKS kemudian memasukkan Gerindra akan lebih aman ketimbang mengeluarkan Partai Golkar.

"Kalau pemerintah takut dua raksasa akan menjadi lawan di DPR, yaitu Golkar dan PDI Perjuangan, ya, PKS dikeluarkan saja (dari koalisi). Karena PKS paling konsisten melawan, tidak ada ganda-ganda lagi," tutru Arbi, seusai diskusi polemik "Koalisi Pecah Kabinet Terbelah" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).

Berdasarkan perhitungan kursi di parlemen, menurut Arbi, keluarnya PKS dari koalisi tidak akan membuat pemerintah kalah dari oposisi. Apalagi jika koalisi menarik Gerindra dari oposisi. "Itu sudah besar sekali. Kalau Golkar di dalam, masuk Gerindra, enggak ada bedanya. Jumlah kursi di DPR enggak banyak beda, hanya beberapa buah," ungkap Arbi.

Namun, jika koalisi mengeluarkan PKS dan Golkar, pemerintah akan kehilangan 163 suara. Jika demikian, suara koalisi hanya tinggal 260 sehingga dipastikan kalah dari suara oposisi yang jumlahnya 280. Berbeda lagi jika koalisi mengeluarkan Golkar dan PKS, tetapi menarik Gerindra. "Mayoritas tipis. Gerindra masuk, 260 plus 26, jadi 286, bedanya 6," katanya.

Arbi menegaskan, persamaan sikap politik dalam koalisi sangat penting. Jika partai-partai dalam koalisi saling bertentangan, kinerja pemerintah akan terganggu. "Biang kerok dalam koalisi memang PKS dan Golkar yang selalu nyeleneh. Itu yang membuat koalisi tidak bisa bergerak, pemerintah, menteri, terganggu bekerja, tidak bisa fokus, terganggu situasi politik," paparnya.

Oleh karena itu, menurut Arbi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengambil sikap tegas terkait gonjang-ganjing stabilitas koalisi tersebut. Itu agar waktu 3,5 tahun yang tersisa bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dimanfaatkan untuk bekerja maksimal.

Menurut Arbi, tidak ada partai lain selain Gerindra yang lebih tepat untuk ditarik ke dalam koalisi. "Karena Gerindra sudah memperlihatkan komitmennya. Buktinya dalam voting angket pajak. Adapun PDI-P belum memperlihatkan komitmen, baru ulur-ulur saja, baru isu-isu saja. Padahal, ini harus segera ada perubahan, enggak boleh ditunda-tunda lagi," tuturnya.