Perlukah Ormas Anarki Dibubarkan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Perintah tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan ormas yang melakukan kekerasan atau tindakan anarki disambut baik oleh banyak pihak, menyusul sejumlah kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok minoritas yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan agama tertentu.

Namun, perlu atau tidaknya pembubaran tersebut dikembalikan lagi pada pemerintah. Demikian pandangan yang dihimpun Kompas.com dari berbagai kalangan. Mayoritas tak mau menyebutkan langsung ormas-ormas mana yang perlu dibubarkan.

"Tergantung Pak Menag (Menteri Agama Suryadharma Ali. Kita tunggu dulu," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Begitu pula pendapat dari Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang paling semangat mendorong pembubaran jemaah Ahmadiyah. Menurut dia, tak gampang untuk membubarkan suatu ormas karena hak untuk berserikat dan berkumpul dijamin pula oleh konstitusi.

"Terserah pemerintah, bukan gampang membubarkan ormas," tambahnya.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menambahkan, pembubaran ormas-ormas tentu tidak akan mudah karena hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia. Yang terpenting, menurut Ifdhal, justru pola penegakan hukum yang harusnya makin didisiplinkan.

"Harus terlihat siapa yang bertanggung jawab pada setiap kasus-kasus ini dibawa ke pengadilan dan pengadilan memvonis mereka bersalah atau tidak. Ini yang tidak kita lihat pada apa yang terjadi belakangan ini," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu mengatakan, pembubaran ormas yang meresahkan warga memang menjadi hak pemerintah. Namun, menurut dia, secara prinsip tidak perlu pembelaan secara radikal terhadap agama. "Agama kita tak perlu dibela. Itu urusan Tuhan," tandasnya.

Seperti diberitakan, Rabu (9/2/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bila ada kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat resmi yang berulang kali melakukan dan bahkan menganjurkan tindakan kekerasan, maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut, sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.