Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Jadi Modus Pengalihan Isu?

Kompas.com - 09/02/2011, 12:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menduga penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, dan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, yang berlatar belakang agama serta keyakinan sebagai pengalihan isu nasional.

Jika merujuk pada pola-pola yang terjadi hingga saat ini, menurut dia, ketika pemerintah tersudut pasti muncul kejadian-kejadian besar yang menghebohkan.

"Soal kejadian di Temanggung dan Banten itu, saya enggak yakin itu kejadian yang spontan dari masyarakat. Itu adalah orang-orang binaan. Kejadian yang ada akhir-akhir ini bukan suatu kebetulan. Ketika pemerintah terpojok, pasti ada gerakan, pembunuhan, dan pembakaran. Saya melihat ini sudah sebagai modus pengalihan isu," kata anggota Komisi III ini, Rabu (9/2/2011) di Gedung DPR.

Menurut Bambang, pemerintah kini tengah merasa tersudut dengan sejumlah isu, seperti koin untuk Presiden, pernyataan pemerintah berbohong dari pemuka agama, dan rencana hak angket pajak serta dorongan terhadap kerja Tim Pengawas Century yang mulai digas kembali.

"Pola-polanya kelihatan. Dahulu sebelum pelantikan presiden (SBY), Prabowo akan melakukan gugatan internasional, tiba-tiba ada kejadian bom Mariott. Itu kan dugaan, bisa berkaitan bisa tidak," katanya.

Oleh karena itu, Bambang mendesak Kepala Polri Jendral Pol Timur Pradopo segera mengevaluasi kejadian-kejadian yang terjadi. Menurut dia, komitmen polisi pun tampak setengah-setengah dalam menuntaskan tugas.

"Mengapa polisi ketika menghalau demonstran tampak hebat, tetapi ketika menghadapi pertikaian warga malah tidak berdaya dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini karena mereka memang tidak memiliki kepentingan. Saya melihat kejadian-kejadian itu by design," tuturnya.

Insiden kekerasan di Cikeusik dan Temanggung hanya berselang dua hari. Kejadian ini langsung memunculkan kecaman dan keprihatinan. Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan dan aparat tidak melakukan pembiaran pada aksi massa. Polisi didesak untuk mengusut siapa dalang perusakan tiga gereja di Temanggung dan auktor intelektualis di balik penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com