Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Belum Ditemukan Korupsi Century

Kompas.com - 02/02/2011, 13:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, KPK sudah menindaklanjuti rekomendasi Pansus Century. Namun, KPK belum menemukan satu pun bukti tindak pidana korupsi dalam kasus Century.

"Hingga saat ini belum ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup mengenai tindak pidana korupsi," ungkapnya di depan Panitia Pengawas Kasus Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/2/2011).

Busyro mengatakan, sampai tanggal 1 Februari 2011, KPK telah meminta keterangan 138 orang, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang baru dimintai keterangan pada 27 Januari lalu.

Selain itu, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan meliputi Bank Indonesia sebanyak 33 orang, Bank Century 60 orang, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 11 orang, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) 3 orang, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 1 orang, ahli praktisi perbankan 5 orang, dan pihak lainnya 25 orang.

Busyro juga mengatakan, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi kesehatan sebenarnya dari mantan Dewan Gubernur BI, Siti CH Fadjrijah. "Apakah memungkinkan untuk dimintai keterangan terkait peran sentral yang bersangkutan di dalam pengawasan BI atas Bank Century sejak proses akuisisi dan merger sampai dengan Bank Century diambil alih oleh LPS," tambahnya.

KPK juga telah menyusun laporan hasil penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penarikan simpanan pihak ketiga atas nama Amiruddin Rustan. Hasil penyelidikannya telah diserahkan kepada Bareskrim Polri.

Sebelumnya, lanjut Busyro, KPK telah melimpahkan dua berkas laporan mengenai pemberian kredit kepada PT Animablu Indonesia dan LHP tentang pemberian fasilitas letter of credit kepada PT Selalang Prima Internasional.

Selain itu, KPK juga menyusun laporan hasil penyelidikan kasus Bank Century secara lengkap mencakup semua permasalahan yang menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan kesimpulan panitia angket kasus Bank Century DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com