Proyeksi Politik PKB 2014

Oleh Subur Tjahjono

Di antara enam anggota Koalisi Partai Politik Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono, Partai Kebangkitan Bangsa adalah ”anak baik”. PKB mendukung sepenuhnya Setgab, yang dinilai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar justru akan mempercepat pembangunan.

Sambil berkonsentrasi mendukung pemerintahan, Muhaimin Iskandar masih harus menyatukan faksi-faksi yang ada di partai pewaris pemikiran mantan Ketua Umum Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu. Secara legalitas, kepengurusan pimpinan Muhaimin yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, faksi Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri Gus Dur, dalam sejumlah kesempatan menyebut, ”PKB Muhaimin boleh legal, tetapi kami PKB yang asli”. Yenny memimpin PKB yang disebut sebagai PKB Gus Dur. Kalau Yenny Wahid berkantor di kawasan Kalibata, Muhaimin berkantor di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Muhaimin, beberapa waktu lalu di Kantor Dewan Pengurus Pusat PKB Jalan Raden Saleh:

Bagaimana PKB bisa bergabung ke Setgab dan ”setia” di Setgab? Koalisi yang dibangun sejak kontrak koalisi adalah parpol dengan presiden terpilih. Lalu, terjadi kontrak koalisi yang lebih permanen antara Presiden/Wapres dan kami. Pada perkembangannya, kontrak sampai 2014 itu, partai di DPR tidak bisa menyesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan di Setgab.

Perbedaan pendapat muncul, bahkan sampai voting di DPR. Padahal, kontrak jelas, yaitu kebersamaan. Karena muncul inkonsistensi di koalisi, lalu lahir ide Setgab. Setgab lahir setelah implementasi kerja sama tidak jalan.

Bagi PKB, koalisi dengan SBY itu berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain kecocokan PKB dengan SBY. Saya diskusi dengan banyak kiai dan pengurus, semua sepakat SBY orang baik. Layak didukung. Memimpin dengan hati. Tidak neko-neko.

Hubungan SBY dengan PKB, kami ingin menunjukkan, dengan berkoalisi, kami berpolitik untuk pekerjaan dan pembangunan. Kami bekerja untuk mempercepat kemakmuran. Politik nomor dua.

Apakah Setgab tidak mengganggu mekanisme saling kontrol dan menyeimbangkan (checks and balances) pemerintah-DPR? Saya kira kalau sifatnya agenda kebersamaan, misalnya yang mendesak UU Pengadaan Tanah untuk proyek pembangunan atau UU Keuangan Negara, tidak membutuhkan checks and balances. Keberadaan Setgab justru mempercepat agenda pembangunan.

Setgab ini berbeda dengan Sekretariat Bersama Golkar dulu yang menyamakan visi misi. Setgab ini masih memelihara perbedaan. Mempersilakan pilihan-pilihan kontrol di DPR.