Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Renumerasi TNI-Polri Segera Cair

Kompas.com - 15/12/2010, 21:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ini kabar gembira untuk para prajurit golongan tertentu di instansi TNI dan Polri. DPR bersama pemerintah telah menyetujui pengucuran dana remunerasi sebesar sekitar Rp 5,3 triliun.

Pemberian dana remunerasi ini seharusnya diberikan pada bulan Juli lalu. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, dana akan diberikan rapel atau langsung untuk enam bulan.

"Intinya adalah untuk remunerasi PNS, prajurit TNI dan Polri dengan total Rp 5,3 triliun. Untuk prajurit TNI, remunerasi 6 bulan sekitar Rp 3,3 T, Polri total Rp 1,9 triliun untuk 6 bulan. Berikutnya akan kita bicarakan lagi. Ini tunjangan remunerasi, sebagai penghargaan atas kerja prajurit di lapangan," kata Priyo seusai rapat dengan sejumlah menteri, di antaranya Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/12/2010).

Untuk prajurit TNI, dana remunerasi sebesar Rp 3,3 triliun akan diberikan pada 466.773 orang. Sementara itu, 415.557 orang personel polisi akan menerima dana remunerasi dengan total Rp 1,94 triliun. Selain kedua instansi ini, DPR dan pemerintah juga akan memberikan remunerasi bagi 4.450 pegawai Kementerian Pertahanan dengan total dana Rp 36 miliar, 328 pegawai Kementerian PAN dengan dana Rp 6,9 miliar, 350 pegawai Kementerian Polhukam Rp 6,69 miliar, 296 pegawai Kementerian Kesra dengan dana Rp 5,7 miliar.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono mengatakan, pemberian remunerasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang telah disepakati bersama. "Dengan disetujui pemberian remunerasi di 6 instansi, ke depan saya yakin ada peningkatan kinerja," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com