Rendah, Komitmen Pemerintah soal TKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menilai komitmen politik pemerintah sangat rendah dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Mulai dari maraknya praktik mafia TKI yang merugikan para TKI, hingga bentuk kekerasan-kekerasan yang menimpa para TKI, terutama wanita.

"Komitmen politik pemerintah, tidak ada komitmen untuk melindungi TKI kita. Tahunya target kirim 1 juta orang. Lalu saya juga ada temui TKI, tadinya dia rencananya berangkat untuk mengurus anak, di sana ternyata disuruh mandiin unta," ungkapnya dalam keterangan pers Poksi PDI-P Komisi IX DPR RI, Selasa (23/11/2010).

Ribka mengatakan, praktik-praktik ini biasa dimulai dari dalam negeri dengan melakukan manipulasi data TKI, misalnya, KTP si TKI berstatus penduduk Jember, tetapi di paspornya tertulis asal Cianjur. Lalu, mereka yang lulus SMA diminta mengaku lulusan SD agar daya tawarnya rendah di negara tujuan pengiriman.

Sementara itu, berdasarkan data KBRI Kuala Lumpur yang diterima, PDI-P mencatat ada lebih dari 1.000 kasus kekerasan yang terjadi terhadap warga negara Indonesia di Malaysia. Kasus kekerasan yang paling banyak menimpa TKI wanita di Malaysia adalah gaji tidak dibayar oleh majikan atau agensi sekitar 60 persen, lalu 20 persen dipekerjakan di bawah umur, 10 persen mengalami penganiayaan fisik, 5 persen mengalami pelecehan seksual atau perkosaan, dan 5 persen lainnya dijadikan pekerja seks komersial.