Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Joko dan Herry Terima Bung Hatta Award

Kompas.com - 04/10/2010, 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Walikota Surakarta, Joko Widodo dan pemerintah Kota Yogyakarta, Herry Zudianto terpilih sebagai penerima penghargaan "Bung Hatta Antikorupsi Award" (BHACA) 2010, Senin (4/10/2010). Kedua birokrat tersebut dinilai berjasa dalam reformasi birokrasi melalui kebijakan daerahnya.

"Faktor yang dilihat, integritasnya, bersih, tindakan-tindakan nyata membangun sistem transparan, memperkecil kmungkinan korupsi, dampak reformasi birokrasinya, upaya yang melibatkan masyarakat dan faktor keberlanjutan program," ujar Ketua Dewan Juri BHACA, Betti Alisjahbana dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Menurut Betti, Joko banyak melakukan berani melakukan perubahan melalui program-programnya. Seperti efisiensi anggaran, perbaikan administrasi pelayanan, pelayanan pendidikan bagi yang tidak mampu, dan yang paling menonjol pemberdayaan pedagang kaki lima dengan merelokasikannya tanpa kekerasan, serta memberi surat izin usaha hingga pedagang kaki lima tersebut dapat mencari pinjaman bank.

"Berhasil membangun 13 pasar tradisional, taman kota, trotoar, jalan kaki, juga sangat menonjol, merelokasi 989 pedagang kaki lima tanpa kekerasan, pendekatan dialog, memberi kios gratis, diberi SIUP jadi bisa dapat pinjaman bank," kata Betti.

Sedangkan Herry Zudianto dinilai mampu membenahi layanan publik di Yogyakarta dengan layanan satu pintunya, mengembangkan sektor investasi dengan elektronik goverment yakni, mekanisme komplain elektronik, pencegahan korupsi di sekolah dan menjamin pendidikan siswa tidak mampu. "Herry Zudianto juga punya gaya hidup sederhana dan kepemimpinan merakyat," tambahnya.

Ketua Pengurus Harian Perkumpulan Bung Hatta Antikorupsi Award, Natalie Soebagjo menyampaikan, kedua pemenang penghargaan tersebut dipilih dari 38 orang birokrat melalui seleksi administrasi serta verifikasi lapangan tim juri. Diharapkan, kata Natalie, penghargaan bagi pahlawan antikorupsi tersebut dapat membesarkan hati kedua pemenang hingga makin termotivasi.

"Kami ingin membesarkan hati mereka yang selama ini berbuat baik tapi tidak pernah dihargai. Karena jarang sekali pemberantasan korupsi dilakukan melalui pemberian penghargaan," tuturnya.

Adapun pemberian penghargaan Bung Hatta Antikorupsi Award ke-emapt tersebut akan dilakukan secara seremonial pada 28 Oktober. Sejak 2003 perkumpulan Bung Hatta Anikorupsi Award sudah memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh antikorupsi seperti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Calon Ketua KPK, Busyro Muqoddas serta tokoh lain seperti Saldi Isra, Moh Yamin, Syamsul Qamar, Erry Riyana Hardhapamekas, Karaniya Dharmasaputra, dan Amien Sunaryadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com