Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nanan-Imam Bisa "Diduetkan"

Kompas.com - 18/09/2010, 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua nama yang disebut-sebut menjadi calon Kapolri, Nanan Sukarna dan Imam Sudjarwo, dinilai sebagai dua perwira terbaik di institusi Polri saat ini.

Usulan pun mengemuka. Siapa pun yang menjadi Kapolri, satu calon lainnya bisa diduetkan sebagai Wakil Kapolri. Hal ini mengemuka dalam diskusi Polemik "Kapolri, Jaksa Agung dan Harapan Baru", di Jakarta, hari ini. "Satu di antara dua ini akan jadi Kapolri yang lebih baik. Kalau bisa, salah satu jadi Wakapolri, karena keduanya kader terbaik saat ini," kata Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edi.

Menurutnya, baik Nanan maupun Imam mempunyai rekam jejak karier yang cukup baik. Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Farouk Muhammad, berharap pemikiran ini direspons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menduetkan Nanan-Imam, dinilainya, sebagai ide yang cukup bagus untuk memberikan perubahan di institusi Polri. "Usul itu ide bagus. Presiden kita harap memperhatikan itu," ujar Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD ini.

Mekanismenya, sebelum mengirimkan nama calon ke DPR, Presiden bisa memanggil keduanya. "Mereka pasti akan respek kepada Presiden," tambah Farouk.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus KontraS, Usman Hamid, mengatakan, menduetkan Nanan-Imam akan memperkecil terjadinya ketegangan di internal Polri. Menjelang pergantian Kapolri, beredar rumor terjadi ketegangan terutama antara angkatan 1978 dan 1980.

Seperti diketahui, Nanan berasal dari angkatan 1978, sedangkan Imam dari angkatan 1980. "Mekanismenya bisa berbarengan. Kapolri di DPR, sedangkan Wakalpolri dibicarakan di antara dua calon tersebut. Kemudian dilantik bersama. Ini juga bisa untuk mengatasi akan terjadi permasalahan antar-angkatan. Terobosan satu paket ini bisa jadi jawaban untuk jalan keluar agar tidak ada ketegangan setelah salah satunya terpilih menjadi Kapolri," ujar Usman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com