Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Saya Prihatin dengan Insiden HKBP

Kompas.com - 14/09/2010, 12:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya buka suara terkait insiden penganiayaan terhadap dua pemuka Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Mekarjaya, Kota Bekasi, yang terjadi hari Minggu (14/9/2010). Presiden mengaku prihatin atas tindak kekerasan yang menimpa Hasian Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak.

"Mengapa saya prihatin? Karena justru kita harus senantiasa menjaga kerukunan dan hubungan baik di antara umat beragama dan kita mencegah aksi-aksi kekerasan di masyarakat," kata Presiden kepada para wartawan seusai menerima Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Kepala Polri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat.

Pada kesempatan itu, Presiden sempat menjelaskan duduk perkara sebenarnya berdasarkan laporan yang diterima dari Menko Polhukam dan Kapolri. "Secara garis besar, sebagaimana yang dilaporkan kepada saya pagi ini, ada permasalahan berkaitan dengan tempat ibadah bagi jemaat HKBP. Sebenarnya, rumah yang dijadikan tempat ibadah agama itu, oleh warga di kompleks perumahan itu, selama 19 tahun telah diberikan, katakanlah, toleransi untuk melakukan ibadah kegiatan agamanya karena masyarakat berpedoman perumahan tentu bukan tempat ibadah," kata Presiden.

"Sembilan belas tahun tidak ada masalah apa-apa. Walau demikian, ketika jemaat itu makin besar dan kegiatan ibadahnya makin intens, maka warga berpendapat, sebaiknya dicarikan tempat lain untuk menjalankan ibadah itu. Sampai titik itu, sebenarnya, tidak ada kekerasan apa pun. Yang diinginkan adalah sebuah solusi," kata Presiden.

"Namun ternyata solusi juga tidak selalu mudah didapatkan sehingga pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah itu. Tetapi kenyataannya memang belum ditemukan solusi yang tepat. Pada tingkat pemerintah pusat, dipimpin Menko Polhukam, sebenarnya sudah dilakukan pertemuan yang lebih terpadu dengan tujuan mencari solusi yang paling tepat. Sementara solusi yang diinginkan belum didapatkan, ketegangan masih ada. Jemaat HKBP yang ada di situ memilih untuk beribadah di tempat tertentu. Ini ternyata juga masih menyisakan ketegangan. Terjadilah insiden pada hari minggu 12 September itu," kata Presiden.

Menyusul adanya insiden ini, Presiden meminta kepolisian, Pemerintah Kota Bekasi, Bupati Bekasi, PGI, dan para pemuka agama untuk mengambil langkah-langkah lanjutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com