Sudahi Politisasi Petani

Usep Setiawan

Riak-riak tak sedap mencuat dalam Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Bali, 12-15 Juli 2010. Alih-alih berhasil merumuskan agenda nyata bagi petani, munas ini terjebak dalam pertarungan elite merebut posisi puncak organisasi.

Sejauh ini, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dikenal sebagai organisasi massa tani yang dibentuk pada era Orde Baru dengan misi terselubung: mengontrol dan mengendalikan gerakan tani. Dulu HKTI jadi organisasi tunggal petani Indonesia. Tak boleh ada organisasi lain selain HKTI. Petani diorganisasikan untuk dikuasai, bukan dicerdaskan dan dibebaskan.

Setelah Soeharto tumbang, kiprah HKTI kian politis. Belakangan ormas ini cenderung jadi kendaraan politik dari elite ekonomi-politik yang mengatasnamakan petani mencapai tujuannya sendiri. Contoh yang benderang adalah pencalonan ketua umum HKTI dalam jabatan politik tertinggi pemerintahan melalui Pemilu 2004 dan 2009.

Dampak lebih jauh petualangan politik para elite: HKTI kian terpasung sebagai organisasi ”atas nama” petani. Sulit dibantah, HKTI bukanlah ormas tani sejati. Mayoritas pegiatnya bukanlah petani sebenarnya. Amat jarang pemimpinnya berasal dari petani. Pengurusnya sebagian besar bukanlah petani. Nama ”petani” hanya dipinjam dan kepentingannya diatasnamakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan petani.

HKTI kerap digunakan sebagai kendaraan atau alat kaum elite untuk mencapai tujuan bermotif ekonomi maupun politik elite yang tak mesti sejalan dengan tujuan perjuangan petani. Selama ini eksistensi HKTI membawa nama besar petani, tetapi tingkah polahnya tak selalu mencerminkan gambaran sebagai wadah perjuangan petani.

Diakui atau tidak, HKTI barulah sebagai ormas tani seolah- olah. Seolah-olah ormas tani. Ditengarai gerak-geriknya pun kerap tak sebangun dengan kepentingan nyata petani.

Perlu transformasi

Jika menemukan peran sejarahnya secara signifikan, tak ada pilihan lain kecuali HKTI harus merumuskan ulang jati dirinya.

Tersedia pilihan: apakah akan tetap jadi seperti selama ini, yaitu ”ormas atas nama” sekaligus kendaraan politik elite yang mengatasnamakan kepentingan petani? Ataukah mau bertransformasi menjadi ormas tani sejati? Jika pilihan kedua yang diambil, ada sejumlah prasyarat yang tak mungkin dielakkan. Kepemimpinan ormas tani mestilah diisi figur yang memiliki rekam jejak yang cemerlang sejak dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatannya dalam memperjuangkan hak-hak petani.