Sudahi Politisasi Petani

Selain itu, secara kelembagaan, ormas tani juga mestilah mampu merumuskan agenda dan program perjuangan yang benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan kaum tani. Misalnya, jika ormas tani menyadari problem petani yang pokok ialah ketidakadilan agraria, reforma agraria sebagai jawaban harus jadi agenda utama perjuangannya.

Aneka program pun mestilah lebih membumi sehingga menyentuh kebutuhan dasar petani. Hak ekonomi, sosial, dan budaya petani penting diterjemahkan ke dalam program kerja nyata. Jika reforma agraria jadi agenda utama, landreform yang bermakna perombakan struktur pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan harus jadi program pokok perjuangan petani Indonesia.

Cermin kesejatian

Lebih lanjut, struktur organisasi dan kepengurusan pun hendaknya direformulasi agar lebih mencerminkan kesejatiannya. Masuknya kader-kader petani dan pemimpin dari kalangan petani sendiri ke dalam struktur pengurus di berbagai level akan jadi indikator penting dalam mengukur legitimasi sosial ormas tani.

Jika pada masa lampau ormas tani diisi wajah-wajah nirpetani dan tak punya jalan hidup yang menandakan kesungguhan dalam memperjuangkan hak petani, ke depan sosok baru dari kalangan gerakan petani sendiri yang sepantasnya memimpin ormas tani.

Pengurus dan anggota ormas tani jangan hanya petani berdasi, melainkan mencakup pula dan terutama petani miskin, yang berlahan sempit atau tunalahan sama sekali.

Inilah sejumlah tantangan mendasar. Sayangnya, penulis tak begitu yakin solusinya terfasilitasi penuh oleh Munas VII HKTI. Jika ternyata masih jauh panggang dari api dan orang-orang dalam HKTI masih merasa nikmat dengan realitas sekarang, amat beralasan bagi kita—terutama kaum tani Indonesia—untuk berseru: ”Selamat tinggal HKTI!”.

Tantangan selanjutnya ialah bagaimana melahirkan kelembagaan alternatif petani yang secara sosial, ekonomi, dan politik lebih murni mewakili kepentingan petani. Petani perlu wadah yang sanggup menaungi dan memperjuangkan kepentingannya di tingkat lokal, regional, hingga nasional, bahkan internasional secara hakiki minus politisasi.

Dari ribut-ribut perebutan posisi kunci di ormas tani yang sesungguhnya tak sejati, inilah saat bertindak menyudahi politisasi petani demi syahwat elite.

Politik petani ialah politik kebangsaan yang memampukan dirinya berdiri di atas kaki sendiri.

Usep Setiawan Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria