Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien: Ada yang Keliru dalam Kasus Susno

Kompas.com - 12/06/2010, 14:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai ada kejanggalan dalam kasus yang ditimpakan Polri pada mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji.

Hal itu disampaikan Amien saat menerima kedatangan keluarga Susno untuk silaturahim di kediamannya, Perumahan Taman Gandaria Blok C nomor 1, Jakarta, Sabtu (12/6/2010).

"Saya bukan ahli hukum, tapi saya common sense. Tapi, saya tahu bahwa ada sesuatu yang memang keliru (dalam kasus Susno)," katanya.

Dilanjutkannya, ada upaya kriminalisasi, rekayasa hukum, dan demonisasi dalam kasus Susno yang dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian dan penguasa.

"Jadi orang yang berjiwa besar, penguasa yang berjiwa besar itu enggak ada salahnya kalau kemudian menarik langkah-langkah yang sudah keliru itu. Supaya kita semua mendapatkan ya satu gambaran penegakan hukum yang tidak kena intervensi politik, yang tidak kena katakanlah demonisasi dan juga kriminalisasi," tuturnya.

Dikatakannya, penyidik dan Polri seakan seperti mencari-cari konteks kesalahan Susno untuk akhirnya menjebloskan Susno ke dalam tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. "Dibuat-buat ceritanya," ucapnya.

Amien pun mengecam sikap Polri yang menangkap paksa Susno di beberapa kali kesempatan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jenderal bintang tiga itu.

"Saya kira semua orang yang punya hati nurani itu tidak setuju ya. Seorang perwira tinggi Polri itu dicokok, orang Malaysia bilang, diambil saja. Terus orang pesakitan, saya kira mencederai rasa keadilan," kata Amien Rais.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    Nasional
    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    Nasional
    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Nasional
    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Nasional
    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Nasional
    Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Nasional
    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Nasional
    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Nasional
    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Nasional
    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Nasional
    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Nasional
    Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

    Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com