Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Ada Pelanggaran HAM di LP

Kompas.com - 10/06/2010, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan bahwa Komnas HAM sedang menelusuri berbagai dugaan pelanggaran HAM di penjara.

"Kami sedang kerja sama dengan beberapa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri hal itu," kata Yosep dalam acara bedah buku Penjara: The Untold Stories di Jakarta, Kamis (10/6/2010).

Yosep menyatakan, Komnas HAM selama ini telah menerima sejumlah pengaduan dari berbagai daerah tentang dugaan pelanggaran HAM di penjara. Sebagian besar dalam bentuk penyiksaan oleh petugas," katanya. Ada pula pengaduan tentang perlakuan tidak menyenangkan di dalam penjara.

Dia mencontohkan, ada beberapa pengaduan dari Abepura, Jayapura, tentang pelayanan penjara yang di bawah standar. Lembaga pemasyarakatan di Abepura, kata Yosep, dihuni oleh tahanan pria, wanita, dan anak-anak.

Selain itu, ada kasus pencampuran tahanan yang bekerja bagi TNI dan tahanan politik Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Yang terjadi adalah tahanan OPM dipukuli oleh tahanan TNI," kata Yosep.

Petugas menyimpang Sementara itu, penulis buku Penjara: The Untold Stories yang juga mantan narapidana, Ahmad Taufik, mengatakan bahwa banyak terjadi praktik menyimpang di penjara, baik dilakukan oleh tahanan maupun oleh petugas.

Ahmad Taufik mengatakan, sejumlah tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan dan perkelahian juga terjadi di penjara. Selain itu, ada pula berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual.

Rahmat Prio Sutarjo selaku Direktur Bina Registrasi dan Statistik Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengakui hal itu. Menurut dia, ada banyak pelanggaran hukum di dalam penjara. "Itu bisa terjadi di mana pun dan kapan pun," katanya.

Meski demikian, katanya, Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menjadikan penjara sebagai tempat untuk menyiapkan tahanan kembali ke masyarakat, bukan menjadi tempat hukuman semata.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com